JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hindun Anisah, mendesak pemerintah melalui Perum Bulog dan Kementerian Pertanian (Kementan) segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan lonjakan harga beras di tengah ancaman fenomena El Nino.
Menurut Hindun, ketersediaan stok beras nasional yang diklaim aman harus diimbangi dengan stabilitas harga di pasar. Ia mengingatkan, kenaikan harga pangan pokok dapat semakin menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“Kami meminta agar harga beras terkendali. Walaupun stok beras nasional diklaim aman, pemerintah juga harus menjaga agar harga di pasar tetap terkendali. Jangan sampai masyarakat justru harus membeli beras dengan harga semakin mahal,” ujar Hindun di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Hindun merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Oktober 2026 yang mencatat rata-rata harga beras eceran mencapai Rp15.765 per kilogram dan harga grosir Rp14.994 per kilogram. Kenaikan paling tinggi terjadi di wilayah timur Indonesia, salah satunya Papua Pegunungan yang mencapai Rp32.276 per kilogram.
Ia meminta Bulog segera memperkuat distribusi beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), khususnya ke pasar tradisional dan daerah yang mengalami kenaikan harga signifikan.
“Bulog harus hadir ketika harga mulai bergerak naik. Distribusi beras SPHP perlu diperkuat dan dipastikan menjangkau pasar-pasar tradisional serta wilayah yang mengalami kenaikan harga tinggi,” tegasnya.
Hindun Minta Bulog Turun Langsung Awasi Distribusi Beras
Legislator PKB dari Jawa Tengah itu meminta Bulog dan Kementan mengoptimalkan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui operasi pasar SPHP. Menurutnya, pemantauan langsung terhadap rantai pasok di gudang distributor hingga pedagang pasar diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab kenaikan harga dan mencegah praktik spekulasi maupun penimbunan.
Hindun menilai pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan laporan administratif dalam memantau kondisi pasokan dan harga pangan. Intervensi harus dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
“Saya meminta Bulog dan Kementerian Pertanian tidak hanya mengandalkan laporan administratif di atas kertas. Turun langsung ke lapangan, cek kondisi gudang dan pasar untuk mencari penyebab kenaikan serta lakukan intervensi cepat,” kata Hindun.
Ia juga menyoroti kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras di 84 kabupaten/kota pada awal November 2026. Salah satu daerah yang mengalami kenaikan tajam adalah Rote Ndao dengan angka mencapai 8,01 persen.
Menurut Hindun, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengawasan lebih intensif terhadap distribusi beras, terutama di daerah yang mengalami tekanan harga tinggi.
Hindun Desak Bantuan Pangan Dipercepat dan Mafia Beras Ditindak
Selain operasi pasar, Hindun meminta pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut dinilai penting untuk menjaga daya beli sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga rentan.
“Pemerintah harus mengoptimalkan program bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan tersebut sangat membantu menjaga daya beli kelompok rentan yang paling terdampak kenaikan harga pangan,” ucapnya.
Hindun juga mendesak Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan penimbunan maupun spekulasi harga beras. Menurutnya, pengawasan dan penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan kebijakan stabilisasi pasokan.
“Penegakan hukum terhadap oknum penimbun pasokan beras harus dilakukan secara transparan dan tegas. Jangan biarkan masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan akibat permainan tata niaga pangan,” pungkasnya.
Ia menegaskan, pengendalian harga beras harus menjadi prioritas pemerintah di tengah ancaman El Nino. Stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga pangan pokok dinilai penting untuk melindungi daya beli masyarakat serta menjaga ketahanan pangan nasional (RED).
Berita terkait
