JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Taufiq R. Abdullah, mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura lebih aktif memperjuangkan pemulangan anak-anak WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok adopsi ilegal.
Menurut Taufiq, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut proses hukum, tetapi juga berkaitan dengan martabat bangsa dan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya, terutama anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia.
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan nota diplomatik tanpa langkah konkret untuk memastikan hak dan keselamatan para korban.
“Negara tidak boleh berhenti pada pengiriman nota diplomatik. Anak-anak ini adalah warga negara kita dan korban kejahatan. Pengadilan di Bandung sudah memvonis para pelaku serta membuktikan adanya pemalsuan dokumen. Putusan tersebut harus menjadi pijakan bagi langkah diplomasi Indonesia,” ujar Taufiq di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Taufiq menyoroti informasi Kementerian Sosial mengenai 18 anak WNI yang berada di Singapura dan diduga menjadi korban praktik adopsi ilegal karena tidak melalui prosedur hukum Indonesia. Sebagian anak disebut telah memperoleh kewarganegaraan Singapura melalui putusan pengadilan setempat, sedangkan delapan anak lainnya masih menjalani proses pengangkatan.
Ia menilai perbedaan sistem hukum Indonesia dan Singapura tidak boleh menghalangi upaya perlindungan hak anak, termasuk hak atas identitas dan asal-usul mereka.
Taufiq Minta KBRI Singapura Aktif Perjuangkan Hak Anak WNI
Taufiq menegaskan Indonesia tetap harus menghormati kedaulatan hukum Singapura. Namun, hubungan diplomatik kedua negara perlu dimanfaatkan untuk mencari penyelesaian yang berpihak pada kepentingan anak-anak korban.
“Kita menghormati kedaulatan hukum Singapura. Namun, hubungan baik kedua negara harus menjadi modal untuk duduk bersama mencari solusi. Pemerintah perlu mengoptimalkan mekanisme bantuan hukum timbal balik agar putusan pengadilan Indonesia dapat menjadi bahan pertimbangan otoritas Singapura dalam meninjau kembali status adopsi tersebut,” katanya.
Selain mendorong diplomasi yang lebih aktif, Taufiq meminta KBRI Singapura menyampaikan laporan perkembangan penanganan kasus secara berkala kepada Komisi I DPR RI.
Laporan tersebut, menurutnya, harus memuat kondisi masing-masing anak, status hukum, serta langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah untuk memperjuangkan hak mereka.
“Jangan sampai ada satu pun anak yang terlupakan. Setiap nama harus tercatat, keberadaan dan kondisinya harus diketahui. Komisi I akan membawa persoalan ini sebagai salah satu agenda dalam rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri,” tegasnya.
Taufiq juga mengingatkan bahwa proses pemulangan atau repatriasi harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Mengingat sebagian anak telah lama diasuh keluarga di Singapura, proses pemulangan perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan trauma baru.
Taufiq Dorong Pemulihan Korban dan Penelusuran Keluarga Biologis
Menurut Taufiq, upaya pemulangan harus disertai persiapan pemulihan yang memadai. Karena itu, KBRI perlu berkoordinasi dengan Kementerian Sosial serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) untuk menyiapkan asesmen psikologis, rehabilitasi, dan skema pengasuhan setelah anak-anak kembali ke Indonesia.
Ia juga mendorong pemerintah menelusuri keluarga biologis para korban. Menurutnya, kondisi ekonomi yang sulit dapat membuat sebagian orang tua rentan menjadi sasaran bujuk rayu sindikat perdagangan anak.
“Negara harus hadir melindungi keluarga-keluarga rentan agar tidak kembali menjadi korban sindikat perdagangan manusia. Penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada penindakan pelaku, tetapi juga harus memastikan pemulihan dan perlindungan bagi para korban,” ujarnya.
Lebih jauh, Taufiq meminta pemerintah memperketat pengawasan administrasi kependudukan dan perlintasan orang untuk mencegah kasus serupa terulang. Ia menilai koordinasi antara Imigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta aparat penegak hukum perlu diperkuat untuk menutup celah pemalsuan identitas dan pengiriman anak secara ilegal ke luar negeri.
Taufiq berharap penanganan kasus ini tidak hanya berorientasi pada proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga memastikan seluruh anak korban memperoleh perlindungan, pemulihan, dan kepastian mengenai masa depan mereka (RED)
Berita terkait
