JAKARTA, BERITA SENAYAN — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI tengah memfinalisasi sikap terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, mengatakan persoalan ijazah Gibran menjadi ujian bagi Indonesia sebagai negara hukum. Menurutnya, penyelesaian polemik tersebut harus mengedepankan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional, bukan semata-mata kalkulasi politik.
“Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan seksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” kata Khozin kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur IV (Jember dan Lumajang) itu menegaskan, PKB tidak sedang mengubah haluan politik. Partainya, kata dia, tengah mempertimbangkan jalur konstitusional yang paling tepat untuk merespons persoalan tersebut.
Khozin menjelaskan, Hak Angket dan HMP merupakan dua instrumen DPR dengan fungsi berbeda. Hak Angket digunakan untuk menyelidiki pelaksanaan kebijakan pemerintah, sedangkan HMP menjadi instrumen parlemen untuk menyatakan pendapat terhadap persoalan konstitusional.
“Sedangkan HMP merupakan instrumen DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional. Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarkis,” tegasnya.
PKB Sebut HMP Bisa Diajukan Tanpa Hak Angket
Khozin menyebut Pasal 210 ayat (2) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagai salah satu landasan prosedural pengajuan HMP.
Menurutnya, ketentuan tersebut mengatur bahwa materi dan bukti yang sah mengenai dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Presiden atau Wakil Presiden dapat menjadi dasar pengajuan Hak Menyatakan Pendapat.
“Pasal 210 memberikan landasan prosedural untuk mengajukan HMP tanpa harus terlebih dahulu menggunakan hak angket,” kata Khozin.
Ia menambahkan, persoalan ijazah Gibran yang telah menjadi bagian dari putusan Mahkamah Agung (MA) dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) masih memunculkan pertanyaan konstitusional. Salah satunya terkait ketentuan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945 mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Khozin Pertanyakan Kualifikasi Persyaratan Gibran dalam UUD 1945
Khozin menilai perlu ada kejelasan mengenai kategori persoalan yang dipersoalkan, apakah berkaitan dengan syarat pencalonan sejak awal atau persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat.
“Pertanyaannya, apakah persoalan ijazah ini masuk kualifikasi ‘tidak pernah memenuhi syarat pencalonan’ atau ‘tidak lagi memenuhi syarat saat menjabat’ sebagaimana dalam rumusan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945?” ucapnya.
Menurut Khozin, pertanyaan tersebut harus menjadi bagian dari argumentasi konstitusional DPR apabila HMP benar-benar diajukan. Argumentasi itu nantinya akan diuji oleh MK dalam proses permohonan usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
“Argumentasi DPR kelak akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) saat mengajukan permohonan usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Di sini urgensi HMP untuk menyudahi polemik ini. MK akan memberikan kepastian hukum, parlemen akan memberikan kepastian politik,” pungkas Khozin.
Dengan demikian, PKB masih mematangkan opsi penggunaan HMP sebagai jalur konstitusional untuk merespons polemik persyaratan pendidikan Gibran. Sikap final fraksi tersebut akan menentukan langkah politik dan kelembagaan yang selanjutnya ditempuh di DPR (RED).
Berita terkait
