Rencana pembukaan 150 ribu formasi CPNS yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026 harus disertai kepastian hukum dan pelaksanaan tahapan seleksi yang konsisten. Gus Ali mengingatkan pemerintah agar tidak kembali menunda proses pendaftaran tanpa penjelasan yang jelas kepada masyarakat.
“Ini kabar baik yang sudah lama ditunggu-tunggu masyarakat. Tetapi rakyat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji. Kapan pendaftaran dibuka, berapa jumlah formasinya secara definitif, dan jangan sampai kembali mengalami penundaan tanpa kejelasan,” ujar Gus Ali di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, rencana seleksi nasional CPNS 2026 merupakan kesempatan penting untuk memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah harus memastikan seluruh informasi rekrutmen disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat mempersiapkan diri.
Gus Ali Minta Rincian 150 Ribu Formasi CPNS Dibuka Transparan
Gus Ali secara khusus meminta Kementerian PAN-RB memerinci distribusi 150 ribu formasi tersebut, mulai dari alokasi untuk instansi pusat, pemerintah daerah, hingga kuota khusus bagi lulusan baru atau fresh graduate.
Ia menilai, keterbukaan informasi mengenai jumlah dan persebaran formasi sangat penting agar kesempatan mengikuti seleksi dapat diakses secara adil oleh seluruh kelompok masyarakat, termasuk generasi muda yang memiliki kompetensi.
“Saya berharap Kementerian PAN-RB membuka secara transparan rincian 150 ribu formasi tersebut, berapa alokasi untuk pusat, daerah, dan porsi fresh graduate. Jangan sampai anak muda berkompetensi justru tidak memperoleh kesempatan yang memadai,” katanya.
Legislator PKB dari Daerah Pemilihan Jawa Timur V atau Malang Raya itu juga menekankan pentingnya konsistensi penerapan ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT) di seluruh wilayah. Sistem seleksi harus dijalankan secara transparan, objektif, dan berbasis kompetensi.
Gus Ali mengingatkan agar pemerintah menindak tegas praktik percaloan, titipan oknum pejabat, maupun transaksi ilegal dalam proses penerimaan CPNS. Menurutnya, praktik semacam itu dapat merusak prinsip meritokrasi dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen ASN.
“Seleksi CPNS harus benar-benar bersih dan berbasis kompetensi. Tidak boleh ada calo, tidak boleh ada titipan, apalagi praktik transaksional. Rekrutmen harus menjadi ruang meritokrasi yang adil,” tegasnya.
Selain transparansi seleksi, Gus Ali meminta pemerintah memastikan kepastian pengangkatan bagi peserta yang dinyatakan lulus. Ia tidak ingin persoalan penundaan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang pernah terjadi pada periode sebelumnya kembali terulang.
Menurutnya, peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi berhak memperoleh kepastian mengenai tahapan pengangkatan. Pemerintah harus menjamin seluruh proses berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Jangan sampai masyarakat dihadapkan pada persoalan sama, dinyatakan lulus tetapi pengangkatannya tertunda tanpa kepastian. Pemerintah harus memastikan setiap tahapan berjalan konsisten dan terukur,” ucapnya.
Empat Formasi Prioritas CPNS 2026 Jadi Sorotan DPR
Gus Ali turut menyoroti empat formasi prioritas dalam rekrutmen CPNS 2026, yakni Polisi Hutan, Manggala Agni, Guru Sekolah Terintegrasi, dan Guru Sekolah Unggul Garuda.
Ia menilai, pemenuhan kebutuhan tenaga pengawas hutan dan pendidik tidak cukup hanya berorientasi pada jumlah penerimaan. Pemerintah juga harus memperhatikan distribusi dan penempatan aparatur sesuai kebutuhan di lapangan.
Untuk formasi Polisi Hutan dan Manggala Agni, Gus Ali menekankan pentingnya penempatan di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sementara itu, formasi guru harus diarahkan untuk memperkuat pemerataan tenaga pendidik, khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
“Empat formasi prioritas ini harus dikawal sampai pada aspek penempatannya di lapangan. Polisi Hutan dan Manggala Agni harus ditempatkan di wilayah rawan kebakaran hutan, sementara guru harus terdistribusi merata ke daerah 3T,” urainya.
Gus Ali memastikan Komisi II DPR RI akan mengawal seluruh rangkaian persiapan rekrutmen CPNS 2026 hingga proses pengangkatan selesai. Pengawasan tersebut diperlukan agar kebijakan pemerintah berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum.
Ia menegaskan, rekrutmen ASN harus menjadi kesempatan yang terbuka bagi setiap warga negara untuk mengabdi kepada negara berdasarkan kemampuan dan kompetensi, bukan karena kedekatan atau praktik transaksional.
“Kami di Komisi II DPR akan mengawal kebijakan rekrutmen ASN ini agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan kejelasan hukum. Masa depan anak-anak bangsa yang ingin mengabdi harus kita jamin bersama,” pungkasnya (RED)
Berita terkait
