JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq, mengusulkan empat langkah strategis untuk menangani 18 bayi warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus adopsi ilegal di Singapura.
Maman menegaskan, kasus tersebut bukan sekadar persoalan administrasi pengangkatan anak, melainkan dugaan kejahatan serius yang melibatkan pemalsuan dokumen dan jaringan perdagangan manusia. Karena itu, pemerintah harus memastikan seluruh bayi mendapatkan perlindungan serta kepastian mengenai hak dan masa depan mereka.
“Ini bukan sekadar masalah administrasi adopsi biasa, melainkan kejahatan luar biasa yang melukai kedaulatan perlindungan anak Indonesia. Negara harus hadir memastikan seluruh bayi korban TPPO mendapatkan perlindungan dan bisa kembali ke tanah air,” tegas Maman, Selasa (10/11).
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan, Majalengka, tersebut meminta Kementerian Sosial (Kemensos) segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura.
Menurutnya, delapan bayi yang masih menjalani proses persidangan di Singapura membutuhkan penanganan diplomatik dan hukum secara serius. Sementara itu, status hukum bayi yang telah memperoleh putusan pengadilan setempat perlu ditelaah melalui koordinasi antarpemerintah dan mekanisme hukum yang berlaku.
Maman juga menyoroti dugaan pemalsuan identitas kependudukan dalam kasus tersebut. Berdasarkan temuan awal yang disampaikannya, sebagian besar bayi diduga berasal dari keluarga di Jawa Barat, tetapi identitas kependudukannya diubah menjadi warga Kalimantan Barat sebelum dibawa ke luar negeri.
“Ini menunjukkan adanya celah serius dalam sistem administrasi kependudukan dan pengawasan pengangkatan anak. Aparat harus mengusut tuntas siapa saja yang terlibat, termasuk pihak-pihak yang membantu pemalsuan dokumen,” ujarnya.
Maman Usulkan Empat Langkah Tangani 18 Bayi Korban TPPO
Untuk mempercepat penanganan kasus tersebut, Maman menyampaikan empat langkah yang perlu segera dilakukan pemerintah.
Pertama, mempercepat repatriasi atau pemulangan seluruh bayi WNI melalui diplomasi dan koordinasi lintas negara. Menurutnya, pemerintah harus mengoptimalkan komunikasi dengan otoritas Singapura agar proses pemulangan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum.
Kedua, menelusuri orang tua kandung melalui identifikasi identitas biologis dan asal-usul setiap bayi. Langkah ini diperlukan untuk memastikan kemungkinan reunifikasi keluarga atau penempatan dalam pengasuhan alternatif yang sah dan aman.
Ketiga, menyiapkan rehabilitasi sosial secara menyeluruh. Hal tersebut meliputi penyediaan tempat penampungan yang aman, pendampingan medis, pemulihan kondisi psikologis sesuai kebutuhan, serta perlindungan khusus bagi bayi korban TPPO.
Keempat, mengevaluasi kinerja Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA) dan memperketat pengawasan lintas kementerian serta lembaga. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk menutup celah pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan prosedur pengangkatan anak.
Maman Ingatkan Adopsi Antarnegara Harus Utamakan Hak Anak
Maman mengingatkan bahwa pengangkatan anak antarnegara atau inter-country adoption memiliki persyaratan hukum yang ketat. Seluruh prosesnya harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau the best interests of the child.
Ketentuan tersebut, menurutnya, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
Dalam aturan tersebut, pengangkatan anak oleh warga negara asing harus memenuhi persyaratan khusus, melalui prosedur perizinan yang berlaku, serta berada dalam pengawasan pemerintah.
Karena itu, Maman meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, tetapi juga memastikan pemulihan dan perlindungan bagi seluruh bayi korban.
Ia menilai, penyelesaian kasus ini harus mencakup penelusuran asal-usul anak, kepastian status hukum, pemulangan yang aman, serta jaminan pengasuhan yang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi mereka (RED).
Berita terkait
