JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion Syamsuddin Rogo, mengapresiasi langkah pemerintah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk mempercepat penyelesaian 13 kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu.
Menurut Mafirion, pembentukan Pokja yang melibatkan unsur pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Kejaksaan Agung merupakan langkah positif untuk mengurai kebuntuan penyelesaian kasus-kasus tersebut.
Ia menilai inisiatif pemerintah menunjukkan adanya upaya mencari jalan keluar dari berbagai hambatan koordinasi dan perbedaan pandangan hukum yang selama ini menghambat proses penyelesaian.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta seluruh pihak yang telah mengambil inisiatif membentuk Pokja ini. Ini merupakan langkah baik dan patut kita dukung bersama,” ujar Mafirion di Jakarta, Selasa (10/11).
Mafirion mengingatkan bahwa persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu tidak boleh terus dibiarkan tanpa kepastian. Sebab, terdapat korban dan keluarga korban yang telah puluhan tahun menantikan keadilan serta pengungkapan kebenaran.
Mafirion Minta Pokja Atasi Kebuntuan Komnas HAM dan Kejagung
Mafirion berharap Pokja yang dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, mampu mengakhiri kebuntuan koordinasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.
Menurutnya, perbedaan persepsi hukum, khususnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan, tidak boleh menjadi penghalang bagi korban untuk mendapatkan keadilan.
“Jangan sampai persoalan prosedural dan perbedaan penafsiran hukum antarlembaga justru menjadi penghalang bagi para korban untuk mendapatkan keadilan. Negara harus hadir memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak berhenti pada persoalan administrasi maupun birokrasi,” tegasnya.
Ia meminta Pokja membangun mekanisme koordinasi yang jelas, terukur, serta memiliki target penyelesaian. Mafirion juga mengingatkan agar pembentukan kelompok kerja tersebut tidak berhenti pada kesepakatan teknis atau perbaikan tata kerja antarlembaga.
“Yang kita harapkan bukan sekadar terbentuknya Pokja, tetapi bagaimana Pokja ini mampu membuka jalan bagi penyelesaian kasus-kasus tersebut. Harus ada tindak lanjut yang konkret, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Mafirion: Pemulihan Korban Bagian Penting dari Tanggung Jawab Negara
Selain mendorong penegakan hukum melalui mekanisme Pengadilan HAM, Mafirion menegaskan bahwa negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemulihan korban dan keluarga korban.
Menurutnya, penyelesaian pelanggaran HAM berat tidak hanya menyangkut proses hukum, tetapi juga pengakuan atas penderitaan korban, pemulihan hak-hak mereka, serta jaminan agar peristiwa serupa tidak terulang.
“Pemulihan korban dan keluarga korban merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara. Keadilan tidak hanya berbicara tentang proses hukum, tetapi juga tentang pengakuan, pemulihan, dan jaminan bahwa pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan,” jelasnya.
Mafirion juga mendorong seluruh lembaga terkait membuka ruang komunikasi dan partisipasi yang bermakna bagi korban, keluarga korban, serta organisasi masyarakat sipil.
Ia berharap pembentukan Pokja menjadi babak baru dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan membuktikan bahwa negara tetap hadir bagi para korban.
“Ini kesempatan baik bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa negara tidak melupakan sejarah dan tidak meninggalkan para korban. Kita harus memberikan dukungan agar proses ini berjalan, sekaligus memastikan bahwa prinsip keadilan dan hak asasi manusia tetap menjadi landasan utama,” tutup Mafirion (RED).
Berita terkait
