JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, mendesak pemerintah segera mengerahkan seluruh sumber daya untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan. Langkah cepat dan penanganan maksimal dinilai penting untuk mencegah meluasnya kerusakan lingkungan sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman kabut asap.
Desakan tersebut disampaikan Usman menyusul penetapan status tanggap darurat bencana karhutla oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 1 November 2026, kebakaran telah menghanguskan sekitar 695 hektare lahan dengan 379 titik panas. Dari jumlah tersebut, 253 hektare dilaporkan masih membara dengan 171 titik api aktif.
“Masih terjadinya karhutla di Papua Selatan tentu memprihatinkan. Kami meminta pemerintah segera mengerahkan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk memadamkan api agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak lebih besar,” ujar Usman di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Menurutnya, dampak kebakaran tidak hanya menyebabkan hilangnya tutupan vegetasi, tetapi juga mengancam habitat satwa dan merusak keseimbangan ekosistem. Kerusakan tersebut membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan.
“Ketika hutan terbakar, bukan hanya pepohonan yang hilang, tetapi ada habitat satwa yang rusak dan keseimbangan ekosistem yang terganggu. Ini kerugian ekologis yang pemulihannya membutuhkan waktu panjang,” katanya.
Usman Husin Soroti Ancaman Api di Lahan Gambut Papua Selatan
Usman secara khusus menyoroti kerentanan kawasan gambut di Papua Selatan yang diperkirakan mencapai 1,12 juta hektare. Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan di tengah fenomena El Nino yang meningkatkan risiko kebakaran.
Menurutnya, karakteristik lahan gambut yang menyimpan material organik di bawah permukaan tanah membuat api dapat merambat dan bertahan di dalam tanah. Karena itu, api yang terlihat padam di permukaan belum tentu benar-benar mati dan berpotensi kembali menyala.
“Kondisi gambut dan El Nino yang kuat membutuhkan pemantauan ekstra ketat. Api yang terlihat padam di permukaan belum tentu mati di bawah tanah, sehingga risiko menyala kembali sangat tinggi jika tidak ditangani menyeluruh,” tegas Usman.
Ia menyambut baik perpanjangan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Papua Selatan hingga 5 November 2026 sebagai bagian dari upaya penanganan darurat. Namun, menurutnya, langkah tersebut harus diikuti penguatan tim pemadam darat dan pembasahan kembali lahan gambut atau rewetting pada kawasan yang rawan terbakar.
“Langkah modifikasi cuaca harus diimbangi dengan kesiapan tim pemadam darat di titik terdepan. Pembasahan kawasan gambut yang rawan terbakar harus menjadi prioritas utama penanganan,” ucapnya.
Usman juga mengingatkan bahwa karhutla dapat menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat akibat penurunan kualitas udara. Paparan kabut asap berpotensi meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
Ia meminta pemerintah daerah menyiagakan posko kesehatan, menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan, serta membagikan masker medis secara gratis kepada masyarakat yang terdampak.
“Dampak asap mengandung partikel berbahaya yang merusak paru-paru masyarakat. Pemerintah daerah wajib menyiagakan fasilitas pelayanan kesehatan gratis dan memberikan perlindungan bagi kelompok rentan,” tutur politikus PKB tersebut.
Komisi IV DPR Kawal Anggaran Penanganan Karhutla Papua Selatan
Lebih lanjut, Usman memastikan Komisi IV DPR RI akan mengawal ketersediaan anggaran serta dukungan sarana dan prasarana untuk menangani karhutla di Papua Selatan. Menurutnya, penanganan bencana harus dilakukan secara terpadu hingga seluruh titik api berhasil dipadamkan dan kawasan terdampak mendapatkan penanganan pemulihan.
Ia menilai koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, tim pemadam, serta instansi terkait menjadi faktor penting dalam mempercepat pengendalian kebakaran. Penanganan juga harus memperhatikan keselamatan petugas yang bekerja di lapangan.
Usman menegaskan bahwa perlindungan masyarakat dan kelestarian ekosistem Papua harus menjadi prioritas. Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga memastikan tidak terjadi kebakaran berulang di kawasan gambut.
“Kami di Komisi IV DPR akan mengawal ketat penanganan bencana karhutla ini sampai seluruh titik api padam. Keselamatan warga dan kelestarian ekosistem Papua adalah amanat undang-undang yang harus dijaga,” pungkasnya (red)
Berita terkait
