CIANJUR, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI, Isfhan Taufik Munggaran, berkomitmen mendorong percepatan penyelenggaraan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Cianjur. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Isfhan menyampaikan komitmen tersebut setelah menghadiri kegiatan sosialisasi Kementerian Sosial mengenai program Sekolah Rakyat dan bantuan sosial di Desa Cikondang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Rabu (21/10/2026).
Ia menegaskan, Komisi VIII DPR RI akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Sosial dan Pemerintah Kabupaten Cianjur agar persiapan penyelenggaraan program tersebut dapat segera ditindaklanjuti.
“Sekolah Rakyat dirancang sebagai wadah kolaborasi untuk memberikan akses pendidikan, pelatihan vokasi, serta pemberdayaan bagi anak-anak dari keluarga penerima manfaat dan kelompok disabilitas,” ujar Isfhan.
Menurut legislator Partai Golkar dari daerah pemilihan Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor tersebut, pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesempatan hidup masyarakat. Akses pendidikan yang memadai diharapkan dapat membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga rentan untuk mengembangkan keterampilan, meningkatkan daya saing, dan membangun kemandirian ekonomi pada masa depan.
Isfhan Dorong Kolaborasi Pemda dan Kemensos Wujudkan Sekolah Rakyat
Isfhan menegaskan, penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Cianjur merupakan bagian dari upaya mengawal program prioritas pemerintah melalui tiga pilar utama, yakni pemutakhiran data sosial ekonomi, penguatan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat, dan optimalisasi perlindungan sosial.
Pilar pertama berkaitan dengan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurut Isfhan, ketepatan data menjadi dasar penting agar bantuan pemerintah dapat diberikan kepada keluarga yang benar-benar memenuhi kriteria.
“Kita memahami bahwa akurasi data adalah kunci utama efektivitas bantuan sosial. Kehadiran DTSEN menjadi langkah krusial untuk memastikan tidak ada lagi bantuan sosial yang salah sasaran (exclusion/inclusion error). Komisi VIII mendorong Kemensos agar integrasi dan verifikasi data di tingkat daerah berjalan secara transparan dan berkesinambungan,” kata Isfhan.
Pilar kedua adalah penguatan Sekolah Rakyat sebagai sarana memperluas kesempatan pendidikan dan pemberdayaan. Isfhan menilai, program tersebut perlu didukung sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait agar pelaksanaannya menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
“Dalam hal ini di Kabupaten Cianjur, saya di Komisi VIII dengan pemerintah daerah akan secepatnya mendorong supaya terselenggaranya Sekolah Rakyat,” ucapnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Sosial untuk menindaklanjuti berbagai kebutuhan persiapan program. Dengan koordinasi yang baik, pelaksanaan Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjangkau anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan dan dukungan pengembangan keterampilan.
Isfhan Pastikan Perlindungan Sosial Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Pilar ketiga yang menjadi perhatian Isfhan adalah optimalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Ia menegaskan, bantuan sosial seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai bantuan jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong keluarga penerima manfaat menuju kemandirian ekonomi.
Menurutnya, program perlindungan sosial perlu berjalan beriringan dengan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup dan secara bertahap tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.
“Komisi VIII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran agar setiap rupiah dari anggaran perlindungan sosial benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan, secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran,” katanya.
Isfhan juga mengapresiasi para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendamping sosial yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Menurutnya, peran mereka penting untuk membantu pelaksanaan program pemerintah, menyampaikan informasi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi keluarga penerima manfaat.
Ia mengajak seluruh pihak memperkuat kerja sama antara Kementerian Sosial, DPR RI, pemerintah daerah, dan pendamping sosial agar pemutakhiran DTSEN, pelaksanaan Sekolah Rakyat, serta program perlindungan sosial berjalan secara terintegrasi.
“Saya sangat mengapresiasi kepada sumber daya manusia PKH/Pendamping Sosial dalam melaksanakan tugas-tugas pendampingan kepada masyarakat penerima bansos dengan adaptif dan responsif, sehingga program prioritas presiden bisa terlaksana sesuai dengan rencana strategis pemerintah,” pungkas Isfhan.
Melalui sinergi tersebut, Isfhan berharap program pendidikan dan perlindungan sosial di Kabupaten Cianjur dapat semakin tepat sasaran. Ia menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari pelaksanaannya, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu dan anak-anak yang membutuhkan kesempatan untuk memperoleh masa depan lebih baik (red)
Berita terkait
