JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih meminta program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp tidak hanya berorientasi pada penambahan kapasitas listrik, tetapi juga menjadi momentum membangun industri energi nasional.
Menurut Gde, target besar pengembangan energi surya harus diikuti dengan penguatan rantai pasok dalam negeri. Dengan begitu, pembangunan PLTS dapat memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian Indonesia.
“Yang juga penting adalah bagaimana program ini memberikan multiplier effect bagi industri dalam negeri. Jangan sampai kita hanya membangun pembangkitnya, tetapi seluruh kebutuhan industrinya masih bergantung pada impor,” ujar Gde Sumarjaya Linggih dalam keterangannya yang diterima Berita Senayan, Rabu (26/8/2026).
Program PLTS 100 GWp sendiri resmi diluncurkan pemerintah di Gilimanuk, Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026). Program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mempercepat transisi energi sekaligus meningkatkan pemanfaatan potensi energi surya Indonesia.
Industri Pendukung Harus Tumbuh
Gde mengatakan pembangunan PLTS dalam skala besar otomatis akan meningkatkan kebutuhan berbagai komponen pendukung.
Mulai dari panel surya, baterai penyimpanan energi atau Battery Energy Storage System (BESS), komponen kelistrikan, konstruksi, hingga jasa engineering akan memiliki peluang berkembang seiring meningkatnya proyek energi surya.
Menurutnya, peluang tersebut harus dimanfaatkan untuk menciptakan industri domestik yang kuat.
“Kalau industri panel surya, baterai, konstruksi, engineering, dan komponen pendukung dapat tumbuh di dalam negeri, maka nilai tambah dan lapangan kerja akan semakin besar,” jelasnya.
Gde menilai pengembangan industri pendukung juga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok energi bersih.
Jangan Hanya Kejar Kapasitas Pembangkit
Gde mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengejar pencapaian target kapasitas pembangkit. Menurutnya, ukuran keberhasilan program juga harus dilihat dari seberapa besar dampaknya terhadap perekonomian nasional.
“Ini bukan hanya tentang mengganti sumber listrik dari fosil menjadi energi surya. Ini adalah kesempatan untuk membangun ekosistem baru,” katanya.
Ekosistem tersebut, lanjut dia, mencakup energi bersih, industri nasional, investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pengembangan ekonomi daerah.
Ia menilai kebijakan energi surya harus dirancang agar pembangunan pembangkit berjalan beriringan dengan tumbuhnya industri lokal.
PLTS Berpeluang Dorong Ekonomi Daerah
Selain industri nasional, Gde melihat pembangunan PLTS dapat membuka peluang ekonomi baru di berbagai daerah, terutama wilayah kepulauan dan kawasan yang selama ini memiliki keterbatasan akses energi.
Ketersediaan listrik yang lebih baik dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Nelayan, misalnya, dapat memanfaatkan listrik untuk fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, sementara pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi.
“Ketika listrik tersedia dengan lebih baik dan biaya energi semakin efisien, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha,” ujarnya.
Menurut Gde, efek tersebut menunjukkan bahwa program PLTS memiliki manfaat yang lebih luas dibandingkan sekadar menyediakan pasokan listrik.
Pemerintah Diminta Jaga Kepastian Investasi
Gde menilai pencapaian target 100 GWp membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten. Pemerintah perlu memastikan kepastian investasi serta tata kelola proyek agar program berjalan efektif.
“Targetnya besar, tetapi manfaat yang ingin kita capai juga besar. Karena itu, pelaksanaannya harus dikawal dengan baik agar memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah melibatkan BUMN, pelaku industri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengembangan ekosistem PLTS.
Dengan pendekatan tersebut, Gde optimistis program PLTS 100 GWp dapat menjadi katalisator pertumbuhan industri energi bersih sekaligus memperkuat kemandirian energi Indonesia (red)
Berita terkait
