JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar asal Dapil Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian, menegaskan keberhasilan pengelolaan anggaran sektor kebudayaan tidak boleh hanya diukur dari tingginya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, anggaran kebudayaan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari penguatan karakter bangsa hingga peningkatan kesejahteraan para pelaku budaya.
Pernyataan tersebut disampaikan Hetifah saat memimpin Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan dalam pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Hetifah mengapresiasi capaian Kementerian Kebudayaan pada tahun pertamanya sebagai kementerian mandiri. Ia menilai realisasi anggaran yang tinggi, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta naiknya Indeks Pembangunan Kebudayaan menjadi indikator awal tata kelola yang positif.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan administrasi keuangan harus diterjemahkan menjadi manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kita semua sepakat, semua rekomendasi dari BPK itu harus ditindaklanjuti secara tuntas dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya kita memperkuat akuntabilitas maupun efektivitas pengelolaan keuangan kita,” ujar Hetifah.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai sektor kebudayaan memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional sehingga dukungan pemerintah harus terus diperkuat agar berbagai program dapat diimplementasikan secara optimal.
Menurut Hetifah, kebudayaan bukan hanya berfungsi menjaga identitas bangsa, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku budaya serta memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional melalui diplomasi budaya.
“Mudah-mudahan kebudayaan ini terus menjadi kekuatan untuk pertama tentu saja membangun karakter bangsa, yang kedua meningkatkan kesejahteraan para pelaku budaya, kemudian juga memperkuat diplomasi budaya Indonesia,” tuturnya.
Legislator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur tersebut optimistis pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai kebudayaan dapat diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah dan DPR RI.
“Insya Allah pembangunan kita yang berbasis kebudayaan, pendidikan kita yang berbasis kebudayaan bisa kita wujudkan,” katanya.
Melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, Komisi X DPR RI berkomitmen terus mengawal agar setiap rupiah anggaran kebudayaan tidak hanya dikelola secara akuntabel, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sumber daya manusia, pelestarian identitas bangsa, serta peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global (red)
Berita terkait
