JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa, mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperkuat sistem distribusi vaksin di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Ia menilai persoalan utama rendahnya cakupan imunisasi di wilayah tersebut terletak pada lemahnya akses logistik dan layanan kesehatan dasar.
Pernyataan itu disampaikan Neng Eem dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Dalam rapat tersebut, ia menyoroti masih tingginya disparitas capaian vaksinasi nasional antara wilayah perkotaan dan daerah 3T.
Menurutnya, tantangan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan kesadaran masyarakat, tetapi juga hambatan geografis dan infrastruktur yang membuat layanan imunisasi sulit menjangkau warga.
“Di daerah 3T, biaya sosialisasi lebih besar, akses transportasi lebih sulit, dan tenaga kesehatan sering kali harus mendatangi langsung masyarakat. Tidak bisa hanya menunggu masyarakat datang ke puskesmas,” ujar Neng Eem.
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu mengubah pendekatan layanan imunisasi dari sistem pasif menjadi aktif, dengan memperkuat strategi jemput bola ke masyarakat di wilayah terpencil. Selain itu, ia meminta penguatan sistem rantai dingin (cold chain) agar kualitas vaksin tetap terjaga hingga titik layanan paling jauh.
Neng Eem juga menyoroti pentingnya penambahan tenaga vaksinator di daerah dengan capaian imunisasi rendah serta pembenahan sistem data agar lebih akurat dan terintegrasi, termasuk pelaporan dari fasilitas kesehatan swasta.
Ia menekankan bahwa distribusi vaksin yang tidak merata berpotensi mengancam hak anak-anak di wilayah 3T untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar yang setara dengan daerah lain.
“Ketersediaan vaksin harus terjamin hingga ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Jangan sampai ada anak yang kehilangan hak memperoleh imunisasi hanya karena persoalan distribusi,” tegasnya (red)
Berita terkait
