JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mendesak pemerintah untuk transparan dalam menyikapi potensi penurunan harga minyak dunia pasca tercapainya kesepahaman damai (MoU) antara Amerika Serikat dan Iran. Menurutnya, apabila harga minyak mentah global benar-benar mengalami penurunan, masyarakat berhak merasakan dampaknya melalui penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
Rivqy menegaskan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama seluruh pemangku kepentingan sektor energi harus terus memantau perkembangan harga minyak dunia secara cermat dan objektif.
“Jangan menutupi fakta jika memang harga minyak dunia mengalami penurunan. Apabila tren harga minyak turun dan faktor-faktor pembentuk harga BBM memungkinkan, maka masyarakat juga berhak menikmati penurunan harga BBM di dalam negeri,” ujar Rivqy di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Politisi Fraksi PKB yang akrab disapa Gus Rivqy itu menilai kebijakan energi nasional harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Jika terdapat faktor lain yang masih menahan ruang penurunan harga BBM, seperti nilai tukar rupiah, biaya distribusi, maupun kondisi fiskal negara, pemerintah harus menjelaskannya secara transparan.
“Kalau memang masih ada faktor negatif yang membuat ruang penurunan harga BBM terbatas, silakan disampaikan secara terbuka dan disesuaikan. Namun seluruh kebijakan harus tetap berada dalam koridor yang berkeadilan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Selain menyoroti harga BBM, Rivqy juga mengingatkan bahwa kondisi sektor energi Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global. Konflik, ketegangan politik, maupun kesepakatan antarnegara dapat langsung berdampak pada harga energi yang dirasakan masyarakat.
“Perkembangan di belahan dunia lain, mulai dari konflik, ketegangan politik, hingga kesepakatan antarnegara, bisa langsung berdampak pada harga energi yang dirasakan masyarakat Indonesia,” katanya.
Karena itu, Ketua Umum DKP Panji Bangsa tersebut mendorong pemerintah mempercepat agenda kemandirian energi nasional melalui peningkatan produksi migas domestik, optimalisasi eksplorasi sumber daya energi, serta penguatan investasi di sektor energi.
Menurutnya, Indonesia tidak boleh terus berada dalam posisi rentan terhadap fluktuasi harga energi global yang sewaktu-waktu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
“Kita harus belajar dari setiap gejolak global. Pemerintah perlu mempercepat agenda kemandirian migas nasional karena swasembada migas sama pentingnya dengan swasembada pangan. Keduanya merupakan fondasi utama ketahanan dan kedaulatan bangsa,” pungkas Rivqy (red)
Berita terkait
