JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, menegaskan pentingnya penguatan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk mengatasi ketimpangan akses literasi yang hingga kini masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Habib Syarief, usulan tambahan anggaran Perpusnas bukan sekadar kebutuhan kelembagaan, melainkan bagian dari upaya menghadirkan keadilan akses pengetahuan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Hal itu disampaikan menyusul usulan tambahan anggaran Perpusnas yang meningkat dari Rp204,04 miliar menjadi Rp357,77 miliar untuk mendukung transformasi digital, penguatan layanan perpustakaan, dan pengembangan ekosistem literasi nasional.
Habib menilai masih terjadi kesenjangan besar dalam akses terhadap buku dan fasilitas literasi antara masyarakat di kota-kota besar dengan warga yang tinggal di daerah pelosok.
“Sementara anak-anak bangsa yang menetap di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih harus bergulat dengan kelangkaan bahan bacaan. Sentralisasi pengetahuan ini merupakan sebentuk ketidakadilan sosial yang mencederai amanat konstitusi,” tegas Habib Syarief.
Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat I itu mengatakan, buku-buku berkualitas dan fasilitas literasi modern saat ini masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, khususnya di Pulau Jawa. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas sumber daya manusia antarwilayah.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap program-program Perpusnas yang berorientasi pada pemerataan akses membaca, distribusi buku hingga pelosok, serta penguatan layanan literasi berbasis teknologi.
Habib menekankan bahwa pembangunan bangsa tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus diimbangi dengan pembangunan kualitas manusia melalui budaya membaca dan penguatan literasi.
Ia mengingatkan bahwa investasi di sektor perpustakaan akan menghasilkan manfaat jangka panjang berupa generasi yang lebih cerdas, kritis, dan siap menghadapi persaingan global.
“Oleh karena itu, adalah sebuah keniscayaan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian penuh terhadap postur anggaran Perpusnas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Habib berharap pemerintah tidak menjadikan sektor literasi sebagai korban efisiensi anggaran. Menurutnya, penguatan perpustakaan merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh anak bangsa memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh ilmu pengetahuan.
“Mari kita pastikan bahwa Republik ini terus bertumbuh tidak hanya dengan jembatan beton yang kokoh, tetapi juga dengan jembatan ilmu pengetahuan yang menghubungkan setiap anak bangsa dengan cita-cita luhurnya,” pungkasnya.
Dengan dukungan anggaran yang memadai, Perpusnas diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan literasi hingga ke daerah-daerah yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses terhadap sumber pengetahuan (red)
Berita terkait
