JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, menyoroti hilangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Pariwisata dalam rencana anggaran tahun 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menghambat pembangunan destinasi wisata di berbagai daerah yang masih membutuhkan dukungan infrastruktur dasar.
Pernyataan itu disampaikan Chusnunia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata, Rabu (17/6/2026). Politisi yang akrab disapa Nunik itu menilai penghapusan DAK Pariwisata merupakan persoalan strategis yang harus segera mendapat perhatian pemerintah.
“Pariwisata tidak lagi menjadi bidang penerima DAK Fisik TA 2027. Ini merupakan isu yang sangat strategis karena daerah akan kehilangan instrumen pembiayaan pembangunan destinasi wisata,” tegas Chusnunia.
Menurutnya, banyak daerah yang tengah mengembangkan sektor pariwisata masih sangat bergantung pada dukungan anggaran pusat untuk membangun aksesibilitas dan fasilitas penunjang destinasi wisata.
Chusnunia mencontohkan Provinsi Lampung yang memiliki banyak destinasi wisata potensial, namun masih memerlukan dukungan infrastruktur dasar agar mampu bersaing dan menarik lebih banyak wisatawan.
Ia mengingatkan bahwa tanpa dukungan DAK Pariwisata, sejumlah daerah berpotensi mengalami perlambatan pembangunan sektor wisata yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal.
Karena itu, Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Pariwisata untuk melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan agar DAK Pariwisata dapat kembali dialokasikan, setidaknya bagi destinasi prioritas nasional dan daerah yang memiliki potensi besar.
“Kami di Komisi VII tentu akan mendorong agar Kementerian Pariwisata bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan untuk kembali mengusulkan DAK Pariwisata, minimal untuk destinasi prioritas dan daerah dengan potensi besar,” ujarnya.
Selain menyoroti hilangnya DAK Pariwisata, Chusnunia juga mengingatkan agar arah kebijakan sektor pariwisata tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan event. Menurutnya, ukuran keberhasilan pariwisata harus dilihat dari dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat, seperti peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan UMKM, hingga kontribusi terhadap perekonomian daerah.
“Yang perlu kita kejar adalah dampaknya, bukan sekadar jumlah eventnya,” pungkas Chusnunia.
Ia berharap pemerintah dapat memastikan kebijakan anggaran sektor pariwisata tetap berpihak pada pengembangan destinasi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan dukungan yang tepat, sektor pariwisata diyakini mampu menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional (red)
Berita terkait
