LAMPUNG, BERITA SENAYAN – Polemik internal Partai Golkar Kabupaten Tanggamus memasuki babak baru. Sebanyak 15 Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Tanggamus mendatangi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di Jakarta untuk menyampaikan keberatan atas keputusan pemberhentian yang dilakukan oleh Plt Ketua DPD II Partai Golkar Tanggamus, Tony Eka Chandra.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap proses pemecatan yang dinilai tidak sesuai dengan mekanisme organisasi. Para pengurus kecamatan menyerahkan berkas pengaduan kepada jajaran DPP Partai Golkar dan meminta persoalan tersebut mendapat perhatian langsung dari pimpinan pusat.
Ketua PK Golkar Semaka, Muta’im, menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk menciptakan kegaduhan di internal partai, melainkan mencari keadilan atas keputusan yang mereka anggap merugikan kader-kader yang selama ini berjuang membesarkan Partai Golkar di Tanggamus.
“Kami merasa dilecehkan. Perjuangan kami selama bertahun-tahun direndahkan. Karena itu kami datang ke DPP agar persoalan ini sampai ke Ketua Umum Bapak Bahlil Lahadalia,” ujar Muta’im, sebagaimana dinukil dari RMOL Lampung.
Menurut Muta’im, mekanisme pemberhentian kader telah diatur secara jelas dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. Namun, dirinya mengaku tidak pernah menerima pemanggilan maupun klarifikasi sebelum keputusan pemecatan diterbitkan.
Ia juga menegaskan bahwa para ketua PK tidak mempermasalahkan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Tanggamus. Yang menjadi keberatan adalah proses yang dinilai tidak transparan dan mengabaikan hak kader untuk memberikan penjelasan.
Selain persoalan pemecatan, sejumlah pengurus kecamatan juga menyoroti dinamika menjelang Musda yang disebut memunculkan dugaan adanya intervensi dalam proses penentuan calon ketua DPD Golkar Tanggamus.
Ketua PK Golkar Kelumbayan, Abdul Rohaman, berharap seluruh pihak mengedepankan kepentingan partai dibanding kepentingan kelompok tertentu. Ia mengingatkan agar konflik yang terjadi tidak merusak soliditas Partai Golkar di tingkat daerah.
Para pengurus kecamatan berharap DPP Partai Golkar dapat turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut secara objektif demi menjaga persatuan organisasi dan memastikan proses konsolidasi partai menjelang agenda politik mendatang berjalan kondusif (red)
Berita terkait
