JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara selama masa libur sekolah untuk memberikan ruang evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program. Usulan tersebut muncul setelah adanya temuan dugaan pemborosan anggaran yang nilainya mencapai lebih dari Rp1 triliun per bulan.
Charles menilai masa libur sekolah yang berlangsung pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026 dapat dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan audit dan perbaikan sistem pelaksanaan MBG secara menyeluruh.
“Momentum libur sekolah yang akan datang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program,” kata Charles Honoris, Sabtu (13/6/2026).
Dugaan Pemborosan Anggaran Jadi Alarm Serius
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa temuan dugaan pemborosan anggaran tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, kondisi fiskal negara saat ini menuntut setiap program pemerintah dijalankan secara efisien dan tepat sasaran.
Charles menyebut evaluasi diperlukan agar pemerintah dapat melihat secara objektif efektivitas program MBG, baik dari sisi manfaat maupun penggunaan anggaran negara.
Menurutnya, selama masa penghentian sementara, pemerintah harus melakukan audit terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang beroperasi di berbagai daerah.
Minta Audit Kualitas Makanan dan Keamanan Pangan
Charles menekankan audit tidak hanya menyasar aspek keuangan, tetapi juga kualitas makanan, keamanan pangan, serta tata kelola pengadaan yang selama ini dijalankan.
“Selama masa evaluasi, pemerintah perlu melakukan audit terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi, baik dari aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi anggaran, maupun tata kelola pengadaannya,” ujarnya.
Ia bahkan meminta dapur-dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau berulang kali menyebabkan kasus keracunan ditutup secara permanen.
Soroti Ribuan Korban Keracunan MBG
Charles mengingatkan bahwa persoalan keamanan pangan dalam program MBG harus menjadi perhatian serius. Ia menyinggung data yang menunjukkan lebih dari 40 ribu anak dilaporkan menjadi korban keracunan yang diduga terkait pelaksanaan program tersebut.
Karena itu, menurutnya, keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau jumlah penerima manfaat yang tercatat.
“Yang lebih penting adalah apakah program ini benar-benar berhasil memperbaiki status gizi anak-anak yang membutuhkan, aman dikonsumsi, dan dikelola secara efisien serta akuntabel,” tegas Charles.
Usulan penghentian sementara MBG ini pun menjadi sorotan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap efektivitas program unggulan pemerintah tersebut, terutama terkait kualitas layanan dan penggunaan anggaran negara yang mencapai triliunan rupiah (red)
Berita terkait
