JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Ratna Juwita, mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina (Persero) untuk membuka secara transparan mekanisme penentuan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Desakan itu muncul setelah harga Pertamax dan Pertamax Green 95 mengalami lonjakan yang disebut mencapai sekitar 32 persen dan memicu keresahan di masyarakat.
Ratna menilai kenaikan harga yang cukup tajam tersebut tidak boleh hanya diumumkan begitu saja tanpa penjelasan yang komprehensif kepada publik. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga BBM nonsubsidi, mulai dari harga minyak mentah dunia hingga biaya distribusi.
“Pemerintah wajib menyampaikan secara terbuka faktor apa saja yang mendasari perubahan harga ini, mulai dari fluktuasi harga minyak mentah dunia, pergerakan nilai tukar rupiah, biaya pengolahan, hingga komponen distribusinya. Publik berhak mendapatkan informasi yang jelas, rasional, dan akuntabel,” ujar Ratna Juwita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Menurut Ratna, lonjakan harga Pertamax menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada kelompok masyarakat kelas menengah yang selama ini menjadi pengguna utama BBM nonsubsidi tersebut. Ia menyebut banyak warga merasa terkejut dengan besarnya kenaikan harga yang terjadi dalam waktu singkat.
Dampak ke Daya Beli dan Inflasi
Legislator asal Jawa Timur itu mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi memicu efek berantai terhadap perekonomian nasional. Salah satunya adalah meningkatnya biaya transportasi dan logistik yang pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok di pasar.
“Kebijakan ini dipastikan akan membawa dampak domino yang luas bagi stabilitas ekonomi masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi pengguna setia Pertamax,” katanya.
Ratna menjelaskan, jika biaya distribusi barang meningkat akibat mahalnya bahan bakar, maka harga produk di tingkat konsumen juga berpotensi ikut naik. Kondisi tersebut dinilai dapat menekan daya beli masyarakat sekaligus memberikan tekanan terhadap inflasi nasional.
Minta Mitigasi dan Edukasi Publik
Selain menuntut transparansi, Ratna meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi yang jelas untuk mengurangi dampak ekonomi dari kenaikan harga BBM nonsubsidi. Ia juga menekankan pentingnya edukasi publik agar masyarakat memahami alasan di balik kebijakan tersebut.
Menurutnya, pemerintah harus hadir memberikan penjelasan yang objektif agar tidak muncul spekulasi liar yang dapat memperburuk situasi.
“Masyarakat kelas menengah kita saat ini sudah cukup terbebani oleh berbagai tekanan ekonomi. Jangan sampai kenaikan Pertamax yang tiba-tiba dan tanpa penjelasan transparan ini justru memicu kepanikan baru dan menurunkan tingkat kepercayaan publik,” tegas Ratna.
Ia berharap Kementerian ESDM segera menjelaskan dasar perhitungan kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut sehingga masyarakat memperoleh kepastian dan tidak dibayangi ketidakjelasan informasi mengenai kebijakan energi nasional (red)
Berita terkait
