JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mahdalena, mengingatkan bahaya praktik mafia haji yang dinilai dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum bergerak cepat memburu pelaku dugaan penipuan pembayaran DAM dan badal haji yang belakangan terungkap.
Menurut Mahdalena, kasus dugaan penipuan dengan nilai transaksi mencapai Rp1,4 miliar tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran biasa. Ia menilai praktik tersebut telah mencederai niat ibadah para jemaah yang datang ke Tanah Suci untuk menjalankan rukun Islam kelima.
“Penindakan tegas harus dilakukan agar ada efek jera bagi para pelaku dan tidak ada lagi praktik ilegal yang merugikan jemaah. Ini bukan hanya soal kerugian materiil, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat dan kekhusyukan mereka dalam menjalankan ibadah,” ujar Mahdalena di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Kasus ini mencuat setelah tim Perlindungan Jemaah PPIH bersama KJRI menemukan dugaan penyelewengan pembayaran DAM dan badal haji. Sejumlah jemaah diketahui telah menyetor dana ratusan riyal, namun tidak memperoleh bukti pembayaran resmi maupun sertifikat dari lembaga yang berwenang.
Mahdalena menilai praktik semacam itu berpotensi merusak reputasi penyelenggaraan haji Indonesia jika tidak segera ditangani secara menyeluruh. Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat pengawasan terhadap seluruh mekanisme layanan haji, khususnya yang berkaitan dengan pembayaran DAM dan pelaksanaan badal haji.
Minta Negara Hadir Lindungi Jemaah
Legislator asal Nusa Tenggara Barat itu menegaskan negara memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi jemaah dari praktik-praktik ilegal yang memanfaatkan kebutuhan ibadah. Ia meminta Kementerian Agama dan otoritas terkait berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
Menurut Mahdalena, keberadaan mafia haji tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat mengganggu ketenangan jemaah saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Oleh sebab itu, langkah hukum yang tegas dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Ia berharap pengungkapan kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola layanan haji agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik percaloan maupun penipuan yang merugikan jemaah (red)
Berita terkait
