JAKARTA, BERITA SENAYAN – Direktur Eksekutif Sarinah Institute, Eva K. Sundari, menilai persoalan utama dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional, melainkan model tata kelola yang terlalu tersentralisasi sehingga gagal mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal.
Menurut Eva, pencopotan Dadan Hindayana seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi desain program secara menyeluruh. Ia menilai manfaat ekonomi yang dijanjikan pemerintah belum sepenuhnya dirasakan masyarakat karena sebagian besar pengelolaan program masih terkonsentrasi pada struktur pusat.
“Tujuan menggerakkan perekonomian daerah itu tidak berjalan optimal. Program ini terlalu sentralistis, sehingga manfaat ekonominya tidak banyak dirasakan oleh masyarakat di daerah,” kata Eva di Jakarta, Selasa (3/6/2026).
Eva menilai konsep MBG sejatinya memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi lokal apabila pengelolaannya melibatkan lebih banyak aktor di tingkat daerah. Dengan pendekatan tersebut, kebutuhan bahan pangan dapat dipasok oleh petani, peternak, dan pelaku usaha lokal sehingga menciptakan efek berganda bagi perekonomian.
Namun, menurutnya, pola pelaksanaan yang saat ini berjalan justru membuat peluang tersebut tidak berkembang secara maksimal. Akibatnya, tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perputaran ekonomi lokal menjadi sulit tercapai.
Ia juga menyoroti pentingnya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah dan pemerintah daerah dalam mengelola program. Model tersebut dinilai lebih efektif karena memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.
“Kalau dikelola lebih dekat dengan masyarakat, dampaknya bisa jauh lebih besar. Daerah akan lebih berdaya dan masyarakat ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan program,” ujarnya.
Selain itu, Eva menilai evaluasi terhadap MBG harus difokuskan pada efektivitas penggunaan anggaran dan manfaat yang diterima masyarakat. Ia mengingatkan bahwa program dengan alokasi dana besar harus mampu menghasilkan dampak nyata yang terukur.
Menurutnya, pergantian pimpinan BGN tidak boleh dipahami sebagai solusi akhir. Pemerintah perlu memastikan adanya reformasi tata kelola agar Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang efektif.
“Yang dibutuhkan bukan hanya pergantian figur, tetapi perbaikan sistem. Jika tata kelolanya diperbaiki dan daerah diberi ruang lebih besar, program ini bisa memberikan manfaat yang jauh lebih luas,” tegas Eva (red)
Berita terkait
