JAKARTA, BERITA SENAYAN – Direktur Eksekutif Laboratorium Politik Hukum (Labpolhum) MHZ Centre, Muhammad Haris Zulkarnain, mendesak Presiden Prabowo Subianto lebih selektif dalam memilih menteri dan wakil menteri. Desakan itu disampaikan menyusul berbagai kontroversi yang menyeret Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam beberapa waktu terakhir.
Haris menilai, seorang menteri seharusnya fokus menjalankan tugas pemerintahan, terutama di kementerian strategis seperti Kementerian PU yang berperan besar dalam pembangunan infrastruktur nasional.
“Menteri PU mestinya fokus bekerja di tengah masih banyaknya kebutuhan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, bukan justru terus memunculkan kontroversi yang memantik keresahan publik,” ujar Haris dalam keterangannya, Jumat (17/7/2026).
Ia menyoroti sejumlah isu yang belakangan menjadi perhatian publik, mulai dari perjalanan dinas Dody Hanggodo ke Amerika Serikat bersama istri dan anaknya, dugaan mutasi aparatur sipil negara (ASN) setelah bocornya surat perjalanan dinas tersebut, hingga sorotan terkait penunjukan keponakannya, Aisyah Zakiyyah, sebagai komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
Menurut Haris, seluruh jajaran Kabinet Merah Putih telah mengikuti retreat bersama Presiden Prabowo Subianto untuk menyatukan visi dan meningkatkan disiplin kerja. Karena itu, ia menilai para menteri seharusnya mampu menjaga integritas dan menghindari polemik yang dapat mengganggu kinerja pemerintahan.
“Kalau kontroversi terus terjadi, sebaiknya Presiden segera melakukan reshuffle terhadap Menteri PU. Kementerian PU memegang peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional sehingga pemimpinnya tidak boleh menjadi sumber polemik berkepanjangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Haris meminta Presiden Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap komposisi kabinet agar setiap menteri benar-benar memiliki kapasitas, integritas, dan fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat.
“Kabinet jangan sampai menghabiskan energi karena kontroversi yang terus bermunculan. Hal seperti ini berpotensi mengganggu fokus pemerintahan dan berdampak terhadap pelayanan kepada rakyat,” katanya.
Selain itu, Haris juga meminta Partai Demokrat sebagai partai asal Dody Hanggodo tidak bersikap pasif terhadap berbagai isu yang berkembang.
“Partai Demokrat juga perlu memberikan peringatan keras kepada kadernya terkait kinerja dan berbagai kontroversi yang terjadi. Jangan sampai terkesan membiarkan atau pura-pura tidak mengetahui persoalan ini,” pungkas Haris (red)
Berita terkait
