JAKARTA, BERITA SENAYAN – Direktur Eksekutif Sarinah Institute, Eva K. Sundari, menilai pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pemerintah harus melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Eva menanggapi pencopotan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut berbagai kejanggalan dalam pelaksanaan MBG sebenarnya telah lama menjadi sorotan publik.
“Sebenarnya ini hanya soal waktu saja. Banyak kejanggalan yang terkait dengan integritas pelaksanaan MBG yang selama ini sudah muncul, baik dari laporan masyarakat maupun analisis terhadap penggunaan anggaran,” kata Eva di Jakarta, Selasa (3/6/2026).
Eva menyoroti dugaan berbagai ketidaksesuaian dalam pengelolaan program, mulai dari proses pengadaan hingga distribusi anggaran. Menurutnya, sejumlah laporan yang beredar menunjukkan adanya persoalan serius yang perlu ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel.
Ia juga menilai tujuan awal MBG untuk menggerakkan perekonomian daerah belum berjalan optimal. Berdasarkan sejumlah temuan yang beredar di ruang publik, manfaat ekonomi yang diterima masyarakat dinilai masih jauh dari harapan.
“Persoalannya bukan hanya pada figur pemimpinnya, tetapi juga pada sistem dan tata kelolanya. Jika tata kelola tidak diperbaiki, pergantian orang tidak akan menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Eva mengkritik model pelaksanaan program yang dinilai terlalu tersentralisasi. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan ruang yang lebih besar kepada daerah dan institusi pendidikan untuk mengelola program sesuai kebutuhan lokal.
Ia mencontohkan sejumlah lembaga pendidikan yang selama ini telah memiliki pengalaman mengelola program makanan bagi peserta didik secara mandiri. Pendekatan tersebut dinilai dapat meningkatkan efektivitas sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.
“Kalau ingin program ini berhasil, harus ada desentralisasi dan pemberdayaan daerah. Jangan hanya fokus pada struktur birokrasi yang besar, tetapi minim dampak langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Meski mendukung tujuan Program Makan Bergizi Gratis, Eva menekankan bahwa pemerintah harus memastikan pelaksanaannya dilakukan secara transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Ia berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah pasca pergantian pimpinan BGN tidak berhenti pada pergantian pejabat semata, melainkan menjadi momentum untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh.
“Yang paling penting adalah memperbaiki integritas dan tata kelola program. Dengan begitu, tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah dapat benar-benar terwujud,” pungkasnya (red)
Berita terkait
