JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengkritik tata kelola roadmap kecerdasan artifisial (AI) nasional yang dinilai belum memiliki struktur koordinasi kuat untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi digital di Indonesia.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Ruang Digital Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026), Dave menilai konsep gugus tugas AI yang dirancang pemerintah masih terlalu bersifat advisory dan berpotensi sulit dijalankan secara efektif.

“Bapak menyatakan gugus tugas itu terlalu advisory. Mengkoordinasikan sekian banyak kementerian oleh satu menteri saja rasanya dari awal sudah sulit terlaksana,” ujar Dave.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai pemerintah perlu membangun sistem koordinasi yang lebih kuat dan terintegrasi agar implementasi roadmap AI nasional tidak berhenti sebatas dokumen normatif.

Menurutnya, tata kelola yang lemah justru dapat membuat Indonesia semakin tertinggal dalam persaingan teknologi global. Ia mengingatkan bahwa perkembangan AI saat ini bergerak sangat cepat dan membutuhkan arah kebijakan nasional yang jelas serta eksekusi lintas sektor yang solid.

Selain soal koordinasi, Dave juga menyoroti belum jelasnya skema pendanaan dalam roadmap AI nasional. Ia mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam membangun ekosistem AI nasional yang mandiri jika aspek pembiayaan saja belum memiliki kejelasan.

“Kalau saya lihat, roadmap yang dibuat pemerintah ini masih terlalu normatif. Belum jelas juga soal pendanaannya,” tegasnya.

Dave menilai Indonesia harus mulai memikirkan langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan digital agar tidak terus bergantung pada teknologi dan infrastruktur AI asing.

Ia pun mempertanyakan apakah roadmap AI nasional benar-benar disusun untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain global di sektor AI, atau hanya sekadar menjadi pengguna teknologi yang dikembangkan negara lain.

“Kira-kira pertanyaan saya, apakah roadmap ini cukup kuat untuk membuat Indonesia menjadi pemain AI? Atau hanya menjadikan Indonesia sebagai pengguna AI global yang tertib?” pungkasnya (red)