JAKARTA, BERITA SENAYAN – Sejumlah organisasi sopir logistik mendatangi Fraksi Partai Golkar DPR RI untuk menyuarakan keluhan terkait kebijakan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan.
Audiensi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026) itu menjadi ruang terbuka bagi para pengemudi untuk menyampaikan langsung dampak kebijakan ODOL, mulai dari risiko hukum hingga persoalan kesejahteraan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar Hamka B Kadi bersama sejumlah anggota dewan lainnya dari Fraksi Partai Golkar.
Dalam forum itu, para perwakilan sopir menyoroti implementasi ODOL yang dianggap kerap menjadikan pengemudi sebagai pihak paling dirugikan, meski tidak selalu terlibat dalam penentuan muatan kendaraan.
Ketua Umum Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia, Ika Rostianti, menegaskan bahwa sopir logistik sering menjadi “korban di lapangan” dalam penegakan aturan tersebut.
Ia juga menyoroti minimnya perlindungan bagi pengemudi, termasuk standar upah, jaminan sosial, serta fasilitas istirahat yang layak di jalur distribusi logistik nasional.
Menanggapi aspirasi tersebut, Hamka B Kadi mengungkapkan bahwa DPR RI hingga saat ini belum menerima koordinasi resmi dari pemerintah terkait implementasi kebijakan zero ODOL yang direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2027.
Ia juga menilai wacana pembentukan tim kecil oleh pemerintah harus benar-benar melibatkan organisasi sopir agar kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan implementatif.
“Fraksi Partai Golkar mengapresiasi aspirasi dan masukan dari organisasi sopir logistik. Pemerintah harus segera duduk bersama dengan para driver dan organisasi pengemudi angkutan logistik untuk mencari solusi bersama menghadapi regulasi zero ODOL,” ujar Hamka.
Ia menegaskan kebijakan ODOL tidak boleh hanya berorientasi pada aspek teknis dan infrastruktur, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial serta keberlangsungan ekonomi para pengemudi.
Fraksi Golkar menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan mendorong pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas bersama seluruh pemangku kepentingan sektor logistik nasional (red)
Berita terkait
