JAKARTA, BERITA SENAYAN – Persoalan validitas data penumpang menjadi salah satu perhatian serius Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda dalam mengevaluasi keselamatan transportasi laut nasional.
Huda menilai praktik pemalsuan data dan penggunaan manifest fiktif harus segera dihentikan karena berpotensi mengganggu proses penanganan kecelakaan, terutama dalam memastikan jumlah penumpang serta korban secara akurat.
“Waktunya kita memutus rantai pemalsuan data dan manifest fiktif. Tidak boleh terjadi lagi pemalsuan data dan manifest fiktif,” ujar Huda dalam Raker dan RDP dengan Menteri Perhubungan, Kepala BMKG, serta Kepala BNPP/Basarnas di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Menurut Huda, persoalan manifest tidak hanya berkaitan dengan administrasi pelayaran. Akurasi data juga menyangkut aspek keselamatan dan kemanusiaan ketika terjadi kecelakaan.
Ia menyoroti adanya perbedaan data antar-lembaga dalam penanganan sejumlah kecelakaan transportasi laut.
“Ini yang kita saksikan tadi, antar-lembaga berbeda datanya ketika melakukan penanganan terkait kecelakaan atau peristiwa transportasi di laut kita,” katanya.
Huda menilai perbedaan data tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena dapat menyulitkan proses pencarian, evakuasi, identifikasi korban, hingga pemberian informasi kepada keluarga penumpang.
Karena itu, ia mendorong pemerintah membangun sistem data penumpang yang lebih terintegrasi dan dapat digunakan secara bersama oleh seluruh lembaga terkait.
Kecelakaan Laut Dinilai Punya Pola Berulang
Huda mengungkapkan persoalan manifest hanyalah salah satu bagian dari permasalahan keselamatan transportasi laut. Dalam evaluasi Komisi V DPR RI, sejumlah kecelakaan menunjukkan pola yang relatif serupa.
“Paling tidak, empat peristiwa yang kita bahas pada sore hari ini polanya sama. Ada overload, ada ketidaksiapan alat-alat SAR, dan seterusnya,” ujarnya.
Menurut dia, pola kecelakaan yang terus berulang mengindikasikan adanya kewajiban keselamatan yang belum dijalankan secara optimal.
“Kalau sesuatu polanya sama dan kejadiannya berulang, berarti ada sesuatu yang tidak memenuhi standar, terutama standar pemenuhan kewajibannya,” tegas Huda.
601 Operasi SAR, 203 Orang Masih Hilang
Urgensi pembenahan transportasi laut semakin terlihat dari data operasi SAR sepanjang 2026.
Berdasarkan laporan Basarnas, sejak Januari hingga 15 Agustus 2026 telah terjadi 601 operasi SAR akibat kecelakaan kapal dengan total 3.607 korban.
Sebanyak 3.165 orang dinyatakan selamat, 239 orang meninggal dunia, dan 203 orang masih dinyatakan hilang.
Huda meminta pemerintah tidak hanya bereaksi setelah kecelakaan terjadi, tetapi melakukan pembenahan dari hulu, mulai dari pengawasan operator, pemeriksaan kelaikan kapal, validasi manifest hingga kesiapan peralatan SAR.
Huda Dorong Transformasi Sistem Keselamatan
Huda juga menilai kondisi transportasi laut saat ini sudah membutuhkan pendekatan yang berbeda. Menurutnya, apabila situasi telah menunjukkan pola kecelakaan berulang, penanganannya tidak bisa lagi dilakukan secara biasa.
“Kalau statusnya sudah darurat, semua langkah penanganan kita tidak bisa business as usual,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah memanfaatkan momentum berbagai kecelakaan tersebut untuk melakukan transformasi menyeluruh.
Huda juga meminta rekomendasi KNKT nantinya tidak berhenti sebagai dokumen investigasi, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan dan langkah perbaikan.
“Kami mendorong penuh kepada Pak Menteri untuk menggunakan momentum terbaik ini untuk melakukan perbaikan dalam semangat transformasi yang sebenarnya,” pungkasnya (red)
Berita terkait
