JAKARTA, BERITA SENAYAN – Kenaikan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 didorong agar tidak sekadar meningkatkan nominal belanja negara, tetapi menjadi momentum mewujudkan pendidikan dasar gratis bagi seluruh masyarakat.
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah memanfaatkan tambahan anggaran pendidikan untuk mulai merealisasikan pendidikan gratis jenjang SD hingga SMP sesuai arah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Berdasarkan struktur RAPBN 2027, anggaran pendidikan sebesar 20 persen meningkat dari Rp768,54 triliun menjadi Rp819,44 triliun. Kenaikan tersebut seiring dengan meningkatnya proyeksi pendapatan negara dari Rp3.842,7 triliun menjadi Rp4.092,2 triliun.
Fikri menegaskan, kenaikan anggaran tersebut akan menjadi perhatian serius Komisi X DPR RI. Menurutnya, tambahan lebih dari Rp50 triliun harus menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat.
“Formula dan struktur anggaran sekarang ini dari nominal naik. Dari Rp3.842,7 triliun menjadi Rp4.092,2 triliun. Itu maknanya kalau bagi Komisi X, 20 persen anggaran pendidikan naik. Yang semula hanya Rp768,54 triliun sekarang menjadi Rp819,44 triliun. Ini yang nanti akan kita kawal,” kata Fikri di Kompleks DPR Senayan, Selasa (18/8/2026).
Dorong Pendidikan Dasar Gratis
Politikus PKS dari Dapil Jawa Tengah IX tersebut menilai kenaikan anggaran pendidikan harus diarahkan pada pemenuhan hak dasar masyarakat atas pendidikan.
Fikri secara khusus mendorong pemerintah mulai menyiapkan implementasi pendidikan dasar tanpa pungutan bagi peserta didik SD dan SMP.
Menurutnya, putusan MK mengenai pendidikan dasar gratis harus diterjemahkan dalam kebijakan anggaran secara bertahap meskipun MK tidak menetapkan batas waktu tertentu untuk pelaksanaannya.
“Kalau Komisi X prioritas, supaya keputusan MK yang akan menggratiskan SD–SMP ini bisa disimulasikan, tidak hanya disimulasikan tetapi dilaksanakan dengan baik. Sungguhpun MK tidak menentukan tahun, tetapi secara bertahap harus direalisasikan,” tegasnya.
Bagi Fikri, pendidikan dasar merupakan layanan fundamental yang harus dapat diakses seluruh masyarakat tanpa terbebani persoalan biaya.
Jangan Hanya Fokus Renovasi Sekolah
Fikri juga mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan pembangunan dan renovasi fisik sekolah sebagai satu-satunya prioritas penggunaan tambahan anggaran pendidikan.
Menurutnya, perbaikan sarana dan prasarana memang penting, tetapi harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan tambahan anggaran benar-benar menjangkau kebutuhan peserta didik, guru, serta masyarakat yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan.
“Yang paling penting bukan hanya bagaimana bangunan sekolah diperbaiki, tetapi bagaimana hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pendidikan benar-benar dipenuhi,” ujarnya.
Komisi X Siap Kawal Anggaran
Fikri mengatakan Komisi X DPR RI akan mencermati secara ketat distribusi anggaran pendidikan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk melalui skema transfer ke daerah.
Pengawasan diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun penggunaan anggaran yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Menurutnya, efektivitas anggaran harus menjadi ukuran utama dalam pelaksanaan RAPBN 2027.
Dengan kenaikan anggaran menjadi Rp819,44 triliun, Fikri berharap pemerintah mampu menjadikan RAPBN 2027 sebagai momentum memperluas akses pendidikan, mengurangi beban masyarakat, sekaligus mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia (red)
Berita terkait
