JAKARTA, BERITA SENAYAN – Pengamat politik Adi Prayitno menilai keputusan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk tetap berada dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan pilihan yang konsisten dengan karakter politik Partai Golkar sejak lama.
Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia itu, sikap Golkar yang memilih tidak menjadi oposisi berakar pada filosofi karya kekaryaan, yakni semangat untuk terus berkontribusi dalam pemerintahan demi pembangunan bangsa, siapa pun yang memenangkan kontestasi politik.
“Kalau melihat filosofi politik Partai Golkar ada yang disebut karya kekaryaan. Itu diterjemahkan oleh Partai Golkar bahwa dalam politik, Golkar harus berkontribusi,” kata Adi Prayitno melalui kanal YouTube miliknya, Rabu (5/8/2026).
Adi menjelaskan, filosofi tersebut membuat Golkar memiliki kecenderungan untuk selalu menjadi bagian dari pemerintahan, termasuk ketika kandidat yang didukung partai tidak memenangkan pemilihan presiden.
“Jadi siapa pun yang menjadi penguasa, sekalipun Golkar kalah di Pilpres, sebisa mungkin Golkar ikut berkontribusi dan menjadi bagian penting dalam kekuasaan pemerintah,” ujarnya.
Menurut Adi, kontribusi tersebut diwujudkan melalui pembentukan koalisi politik sehingga kader-kader Golkar dapat mengambil bagian dalam pemerintahan, baik sebagai menteri maupun mengisi berbagai jabatan strategis lainnya.
Di sisi lain, ia menilai posisi Golkar sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia membuat partai berlambang pohon beringin itu selalu menjadi mitra politik yang menarik bagi pemerintahan yang sedang berkuasa.
“Pada saat yang bersamaan, posisinya sebagai partai besar selalu menarik dan selalu seksi untuk dirangkul oleh penguasa dan pemenang. Tujuannya untuk memberikan dukungan politik terhadap kebijakan pemerintah,” jelasnya.
Adi menambahkan, fenomena tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi pada Partai Golkar. Dalam praktik politik Indonesia, menurutnya, sebagian besar partai cenderung memilih bergabung dengan pemerintahan dibandingkan mengambil posisi sebagai oposisi.
Ia menilai menjadi oposisi bukan pilihan yang populer karena partai akan menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya politik maupun ekonomi yang dibutuhkan untuk menjaga konsolidasi organisasi dan mempertahankan basis konstituen.
“Di negara kita ada kecenderungan, rata-rata menjadi oposisi itu tidak populer. Oposisi berjalan di tempat yang sunyi, tidak punya akses terhadap sumber daya kekuasaan dan ekonomi politik yang bisa dikapitalisasi untuk merawat konstituen maupun kepentingan politik di masa mendatang,” katanya.
Karena itu, Adi memandang keputusan Golkar untuk tetap berada dalam pemerintahan merupakan bagian dari realitas politik Indonesia yang telah berlangsung dalam berbagai periode pemerintahan.
“Saya kira bukan hanya Golkar. Banyak partai politik yang ketika kalah pemilu pada akhirnya memilih menjadi bagian dari kekuasaan. Itulah realitas politik kita. Menjadi oposisi sangat rumit dan sangat sulit, terutama karena terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi politik,” pungkasnya (red)
Berita terkait
