JAKARTA, BERITA SENAYAN – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Indonesia Development Research (IDR), Fathorrahman Fadli, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak terpengaruh manuver politik para ketua umum partai yang dinilai berupaya mendekati kekuasaan demi kepentingan pribadi.
Menurut Fathorrahman, di tengah menguatnya penegakan hukum terhadap berbagai kasus korupsi, Presiden harus tetap menjaga independensi dan tidak terjebak pada pujian-pujian politik yang berpotensi mengaburkan komitmen pemberantasan korupsi.
“Seorang pemimpin negara tidak boleh terjebak pada pujian-pujian Ketua-Ketua partai. Mereka sejatinya tidak sedang membela negara, namun sebagai usaha menyelamatkan diri dari jeratan hukum,” kata Fathorrahman dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Ia menilai berbagai aktivitas politik yang dilakukan sejumlah elite partai menjelang dinamika politik ke depan patut dicermati secara kritis. Menurutnya, Presiden harus mampu membedakan dukungan yang tulus untuk kepentingan bangsa dengan manuver yang hanya bertujuan melindungi kepentingan kelompok tertentu.
Fathorrahman menegaskan, komitmen Presiden dalam menegakkan hukum harus tetap menjadi prioritas tanpa dipengaruhi kepentingan politik praktis.
Selain itu, IDR juga mendesak pemerintah memperkuat transparansi dalam pengelolaan berbagai program strategis nasional yang menggunakan anggaran negara. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, Danantara, Agrinas, hingga proyek nasional lainnya dinilai harus dikelola secara terbuka dan akuntabel.
“Pemerintah harus menjelaskan pada rakyat secara terbuka, transparan dan akuntabel, sebab seluruh pendanaan atas semua itu bersumber dari APBN yang merupakan uang rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, konsistensi penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih akan menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas politik sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.
Menurut Fathorrahman, kepastian hukum merupakan syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah harus memastikan tidak ada ruang kompromi terhadap praktik korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan.
“Investor mana yang mau memasukkan modalnya di negeri yang hukumnya amburadul, aparatnya korup. Jangan bermimpi ada investor datang,” pungkasnya (red)
Berita terkait
