JAKARTA, BERITA SENAYAN – Aktivis media sosial Rosadi Jamani menilai lawan politik Presiden Prabowo Subianto perlu menyiapkan strategi baru untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Menurut Rosadi, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pembukaan rekening bank secara massal bagi sekitar 200 juta warga. Program tersebut dinilai berpotensi menjadi salah satu kebijakan strategis yang dapat memengaruhi peta politik nasional.
“Prabowo akan membuatkan rekening bank untuk 200 juta warga,” kata Rosadi Jamani, dikutip Sabtu (12/9/2026).
Rekening Massal dengan Saldo Awal
Rosadi menyebut, kebijakan pembukaan rekening tersebut akan melibatkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Program itu disebut memiliki anggaran sekitar Rp11 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap rekening juga dikabarkan akan memperoleh saldo awal sekitar Rp50.000 hingga Rp80.000 yang dapat langsung ditarik.
Menurut Rosadi, kebijakan tersebut menyasar warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas maupun masyarakat yang baru memperoleh KTP.
Pembukaan rekening akan dilakukan melalui pemadanan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Dukcapil dengan sistem Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Bagi yang sudah punya rekening di bank lain, datanya akan dikonsolidasikan agar semuanya terintegrasi secara nasional,” ujar Rosadi.
Dinilai Bisa Memengaruhi Peta Politik 2029
Rosadi menilai kebijakan rekening massal tersebut berpotensi menjadi instrumen penting dalam membangun kedekatan pemerintah dengan masyarakat.
Ia mengatakan, lawan politik Prabowo harus membaca secara cermat dampak kebijakan tersebut terhadap persepsi publik menjelang Pilpres 2029.
Menurutnya, program yang menyentuh langsung masyarakat berpotensi memiliki pengaruh politik, terlebih jika dikaitkan dengan kebutuhan ekonomi sehari-hari.
Namun, Rosadi mengingatkan bahwa persoalan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap rekening bank.
Masyarakat Butuh Pekerjaan dan Penghasilan
Rosadi menilai kondisi ekonomi masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan. Harga kebutuhan pokok yang tinggi, sulitnya lapangan pekerjaan, dan belum meratanya perbaikan ekonomi menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Ia juga menyinggung sejumlah hasil survei yang menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo.
Poltracking mencatat tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo sebesar 78,1 persen pada Oktober 2025 dan turun menjadi 55,1 persen pada Agustus 2026. Sementara itu, sejumlah lembaga survei lain mencatat angka yang berbeda, seperti ASI sebesar 57,6 persen, Tempo Data Science 37 persen, dan SMRC 51,1 persen.
Rosadi menegaskan, keberadaan rekening bank tidak otomatis menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat.
“Rakyat sebenarnya tidak hanya membutuhkan rekening. Rakyat membutuhkan pekerjaan, penghasilan, harga kebutuhan masuk akal, dan ekonomi benar-benar terasa membaik,” pungkasnya (red)
Berita terkait
