JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Bursah Zarnubi meminta Pemerintah Pusat secara bertahap mengembalikan Transfer ke Daerah (TKD) yang sebelumnya mengalami pengurangan.
Menurut Bursah, dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat masih sangat dibutuhkan pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan dasar masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bursah dalam diskusi bertajuk “Anggaran Dipangkas, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Memanas” yang ditayangkan melalui kanal YouTube Official ILC, sebagaimana dikutip pada Jumat (11/9/2026).
“Kami memerlukan satu kewajaran tertentu dari Pemerintah Pusat, sedikit demi sedikit mengembalikan lagi TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang telah dikurangi,” harap Bursah.
TKD Dinilai Penting untuk Pelayanan Dasar
Bursah menilai kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sangat berkaitan dengan dukungan fiskal yang diterima dari Pemerintah Pusat.
Menurutnya, pengurangan TKD perlu menjadi perhatian karena pemerintah kabupaten memiliki berbagai kewajiban untuk menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Karena itu, Bursah berharap pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengurangan TKD secara bertahap.
Ia menilai pengembalian sebagian TKD akan memberikan ruang fiskal yang lebih memadai bagi daerah dalam menjalankan program pelayanan publik.
Pahami Prioritas Program Pemerintah
Bursah mengaku memahami Pemerintah Pusat saat ini tengah memprioritaskan anggaran untuk sejumlah program strategis nasional. Beberapa di antaranya adalah Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, serta program ketahanan pangan.
Menurutnya, berbagai program tersebut merupakan agenda penting pemerintah yang membutuhkan dukungan anggaran. Namun, pada saat yang sama, kebutuhan daerah juga tidak dapat diabaikan karena pemerintah daerah berada di garis depan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Bursah menilai pengurangan TKD tetap perlu dievaluasi agar tidak mengganggu kemampuan pemerintah daerah menjalankan fungsi pelayanan publik.
Ia berharap terdapat keseimbangan antara pembiayaan program strategis nasional dan kebutuhan fiskal pemerintah daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan ruang fiskal yang cukup agar berbagai kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat dipenuhi.
Dengan dukungan anggaran yang lebih proporsional, Bursah berharap pemerintah kabupaten dapat menjalankan pelayanan publik secara optimal tanpa mengurangi kualitas program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (red)
Berita terkait
