JAKARTA, BERITA SENAYAN — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Ijtima Ulama Indonesia dalam rangka Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB, Kamis (23/7/2026). Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi antara partai dan para ulama untuk merespons berbagai persoalan kebangsaan, sekaligus menegaskan posisi ulama sebagai kompas moral dalam menentukan arah perjuangan politik PKB.
Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurizal menegaskan, PKB memandang ulama sebagai sumber rujukan utama dalam menjalankan perjuangan politik yang berpihak kepada kepentingan umat dan bangsa.
“PKB memandang ulama sebagai kompas yang menjadi petunjuk langkah partai. Sudah sewajarnya jika mereka tetap menjadi sumber rujukan bagi para pengurus dan kader PKB dalam memperjuangkan dialektika kekuasaan untuk kepentingan umat,” ujar Cucun di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Menurut Cucun, sebagai partai yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), PKB memiliki ikatan historis dan ideologis yang kuat dengan para ulama. Karena itu, setiap dinamika kebangsaan perlu mendapat pandangan dan arahan dari para kiai agar kebijakan politik tetap berpijak pada nilai-nilai keislaman dan kemaslahatan.
Ia menjelaskan, Ijtima Ulama Indonesia digelar untuk menyerap pandangan para ulama dari berbagai disiplin keilmuan, mulai dari fikih, tauhid, hingga tasawuf, terkait tantangan yang dihadapi bangsa saat ini.
“Saat ini dinamika terjadi begitu cepat, baik di bidang teknologi informasi, penggunaan artificial intelligence, hingga perubahan lanskap ekonomi-politik nasional maupun global yang membutuhkan penyikapan dari para ulama,” katanya.
Forum tersebut dihadiri sejumlah ulama dan pengasuh pondok pesantren terkemuka dari berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, KH. Kafabihi Mahrus dari Pesantren Lirboyo, KH. Marzuki Mustamar, KH. Abdurrahman Kautsar, KH. Imam Jazuli, KH. Imam Syafaat, hingga TGH. Lalu Habiburrahman.
Menurut Cucun, kehadiran para tokoh pesantren tersebut menegaskan posisi ulama sebagai rujukan moral masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan sosial maupun kebangsaan.
Ia juga menilai pelaksanaan Ijtima Ulama tahun ini semakin relevan di tengah berbagai persoalan yang tengah mencuat di lingkungan pesantren, mulai dari dugaan kekerasan seksual, perundungan (bullying), hingga munculnya fenomena pesantren ilegal atau “pesantren bodong”.
“Rentetan persoalan ini dikhawatirkan memicu penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pesantren yang selama ini dikenal sebagai jantung eksistensi Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara,” ujar Wakil Ketua DPR RI tersebut.
Melalui Ijtima Ulama Indonesia, PKB berharap lahir berbagai rekomendasi dan pandangan strategis dari para ulama sebagai pijakan moral dalam merumuskan sikap politik partai sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pesantren sebagai pilar pendidikan Islam di Indonesia (red)
Berita terkait
