JAKARTA, BERITA SENAYAN – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons keras pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan percepatan Pemilu 2029.
Hasto mengaku terkejut dengan munculnya wacana tersebut. Terlebih, pernyataan mengenai kemungkinan percepatan Pemilu 2029 disebut disampaikan dalam forum tertutup yang turut dihadiri mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Ya kami sangat kaget dengan pernyataan itu karena itu dalam suatu forum yang tertutup yang dihadiri oleh Jokowi. Sehingga dengan adanya suatu skenario-skenario seperti itu adalah suatu tindakan anti-demokrasi,” kata Hasto kepada wartawan di Kantor Megawati Institute, Menteng, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Menurut Hasto, PDIP memiliki sikap yang jelas terkait jadwal pelaksanaan Pemilu. Ia menegaskan partainya tetap berpegang pada Pemilu 2029 sebagaimana mekanisme konstitusional yang berlaku.
“Sikap PDI Perjuangan adalah pemilu 2029 dan ini menjaga kesehatan di dalam sistem demokrasi kita,” ujarnya.
Hasto menilai konsistensi terhadap jadwal Pemilu penting untuk menjaga keberlangsungan sistem demokrasi Indonesia. Karena itu, ia mengingatkan agar tidak ada skenario politik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan ketentuan konstitusi.
Hasto Minta Kritik Disalurkan Lewat Jalur Demokratis
Di tengah munculnya wacana percepatan Pemilu, Hasto juga mengingatkan pihak-pihak yang tidak puas terhadap pemerintah maupun situasi politik agar menyampaikan kritik melalui saluran demokratis.
Menurut dia, kritik dari masyarakat harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan lembaga negara. Presiden, DPR RI, serta lembaga negara lainnya dinilai perlu membuka ruang yang cukup untuk mendengarkan aspirasi publik.
“Kalau ada yang tidak puas maka salurkan berbagai kritik itu dan kemudian kami PDI Perjuangan mendorong agar presiden, pemerintah, DPR RI, dan lembaga negara tinggi lainnya untuk mendengarkan suara rakyat, mendengarkan kritik,” katanya.
Ia menegaskan keterbukaan terhadap kritik juga berlaku bagi seluruh pihak yang berada dalam pemerintahan, termasuk DPR RI.
“Karena siapapun yang ada di dalam pemerintahan termasuk DPR itu juga harus membuka dirinya terhadap berbagai kritik,” ujar Hasto.
Tegaskan Sikap soal Konstitusi
Hasto kemudian menekankan pentingnya seluruh pihak menjaga prinsip konstitusional dalam setiap proses politik nasional.
Menurutnya, perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, setiap langkah politik tetap harus berada dalam koridor konstitusi dan aturan hukum yang berlaku.
“Karena itulah berbagai upaya-upaya yang inkonstitusional itu tidak boleh dibenarkan di republik ini,” pungkas Hasto (red)
Berita terkait
