Oleh: M. Fauzan Irvan*
JAKARTA, BERITA SENAYAN – Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) yang digelar di Jakarta pada Sabtu, 11 Juli 2026, menandai babak baru perjalanan salah satu organisasi kekaryaan tertua di Indonesia. Terpilihnya Wihaji sebagai Ketua Umum bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi juga menghadirkan harapan akan lahirnya corak kepemimpinan yang mampu menjembatani nilai-nilai tradisional organisasi dengan tantangan tata kelola modern.
MKGR sejak awal berdirinya dibangun di atas semangat gotong royong, pengabdian, dan kekaryaan. Nilai-nilai tersebut tetap relevan hingga kini. Tetapi, perubahan sosial, politik, dan berkembanganya teknologi digital menuntut organisasi untuk memiliki kemampuan beradaptasi. Dalam konteks itulah figur seorang pemimpin menjadi penting, bukan hanya karena kapasitas manajerialnya, melainkan juga karena fondasi nilai yang membentuk karakter kepemimpinannya.
Wihaji menawarkan perpaduan yang relatif jarang ditemukan dalam lanskap politik Indonesia saat ini. Ia merupakan seorang santri yang tumbuh dalam tradisi pendidikan Islam, sekaligus seorang teknokrat yang memahami bagaimana organisasi dan pemerintahan bekerja berdasarkan sistem, perencanaan, dan ukuran kinerja.
Latar belakang akademiknya menjadi salah satu kekuatan yang patut dicermati. Pendidikan dasarnya ditempuh di SDN Ngrombo 2 Plupuh Sragen, lalu ke MTs-N Plupuh dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakarta. Tak berhenti di sana. Semangat menimba ilmunya menuntunnya untuk menapaki dunia universitas. Dan lagi-lagi, ia masuk dalam dunia pendidikan berbasis keagamaan. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga.
Pendidikan tinggi yang ditempuh di STAIN Salatiga (sekarang UIN Salatiga) ini, membentuk fondasi intelektualnya yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga pada tradisi berpikir kritis, moderat, dan dialogis. Tradisi akademik di lingkungan perguruan tinggi Islam telah lama dikenal melahirkan intelektual yang mampu memadukan nilai-nilai keagamaan dengan dinamika kehidupan kebangsaan. Bisa kita sebut di sini pemikir Islam seperti Nurcholish Majid, Ahmad Wahib, Azyumardi Azra, Dawam Rahardjo, Komarudin Hidayat adalah mereka-mereka yang lahir dan muncul dari kancah pemikiran dunia kampus berbasis keagamaan/IAIN.
Perjalanan akademiknya Wihaji tidak berhenti di jenjang sarjana saja. Ia terus mengembangkan kapasitas intelektualnya hingga meraih gelar doktor di Universitas Negeri Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa baginya, belajar bukan sekadar tahapan formal untuk memperoleh ijazah, melainkan proses panjang dalam membangun cara berpikir yang sistematis dan berbasis pengetahuan.
Dalam dunia organisasi modern, pemimpin tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman praktis. Ia juga dituntut memiliki kemampuan membaca perubahan, memahami kompleksitas persoalan, serta mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang rasional. Pendidikan akademik memberikan bekal penting untuk memenuhi tuntutan tersebut.
Namun, pendidikan formal hanyalah salah satu sisi dari pembentukan karakter seorang pemimpin. Di balik perjalanan akademiknya, Wihaji juga dibentuk oleh tradisi pesantren. Kultur santri mengajarkan kesederhanaan, kedisiplinan, penghormatan kepada guru, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, dan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan persoalan.
Nilai-nilai inilah yang kerap membentuk corak kepemimpinan yang tidak mudah larut dalam euforia kekuasaan. Seorang santri memahami bahwa kepemimpinan pada hakikatnya adalah amanah, bukan privilese. Jabatan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk memberikan kemaslahatan yang lebih luas.
Dalam kehidupan publik, karakter tersebut tercermin dari kepribadian Wihaji yang dikenal rendah hati dan mudah membangun komunikasi dengan berbagai kalangan. Di tengah politik yang sering kali dipenuhi polarisasi dan kompetisi yang keras, sikap rendah hati justru menjadi modal sosial yang semakin bernilai. Kepemimpinan yang efektif tidak selalu lahir dari figur yang paling lantang berbicara, tetapi sering kali dari mereka yang mampu mendengar, merangkul, dan membangun kepercayaan.
Karakter personal itu kemudian diperkaya oleh pengalaman panjang dalam pemerintahan. Sebagai sosok yang pernah menduduki posisi sebagai Bupati Batang, Wihaji berhadapan langsung dengan kompleksitas tata kelola daerah. Pengalaman tersebut mengajarkannya bahwa keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan membangun kolaborasi antara birokrasi, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan.
Kepemimpinan daerah merupakan laboratorium nyata bagi seorang politisi. Di sana, setiap keputusan harus diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang dirasakan masyarakat. Pengalaman tersebut membentuk sensitivitas terhadap kebutuhan publik sekaligus kemampuan menyusun prioritas pembangunan secara realistis.
Pengalaman itu kemudian berlanjut ketika dipercaya mengemban amanah sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN oleh Presiden Prabowo. Pada level pemerintahan nasional, tantangan kepemimpinan menjadi jauh lebih kompleks. Seorang menteri dituntut tidak hanya memahami substansi kebijakan, tetapi juga memiliki kemampuan koordinasi lintas kementerian, komunikasi publik, serta pengambilan keputusan dalam ruang politik yang dinamis.
Di sisi lain, perjalanan panjangnya menjadi Tenaga Ahli Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses legislasi, komunikasi politik, dan mekanisme pengambilan keputusan di parlemen. Pengalaman tersebut membentuk perspektif yang utuh mengenai hubungan antara organisasi politik, pemerintahan, dan aspirasi masyarakat.
Jika seluruh pengalaman itu dirangkai, tampak bahwa kepemimpinan Wihaji dibangun oleh tiga fondasi utama: tradisi moral seorang santri, kapasitas intelektual seorang akademisi, dan pengalaman praktis seorang teknokrat sekaligus politisi.
Kombinasi semacam ini menjadi penting bagi MKGR. Sebagai organisasi yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan Partai Golkar dan pembangunan nasional, MKGR membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya mampu menjaga identitas organisasi, tetapi juga melakukan pembaruan secara terukur.
Tantangan organisasi kemasyarakatan saat ini jauh berbeda dibandingkan beberapa dekade lalu. Era digital menuntut organisasi menjadi lebih terbuka, adaptif, dan responsif. Regenerasi kader harus dilakukan secara sistematis. Gagasan-gagasan organisasi harus mampu hadir dalam ruang publik, tidak hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui kontribusi pemikiran terhadap berbagai persoalan bangsa.
Dalam konteks itu, pendekatan teknokratis menjadi relevan. Kepemimpinan organisasi perlu didasarkan pada perencanaan, evaluasi, tata kelola yang baik, dan budaya kerja yang profesional. Namun, profesionalisme semata tidak cukup. Organisasi kemasyarakatan juga membutuhkan kepemimpinan yang berakar pada nilai, etika, dan semangat pengabdian. Di sinilah perpaduan antara identitas santri dan kapasitas teknokrat menemukan maknanya.
MKGR pada masa mendatang memerlukan kepemimpinan yang mampu merawat warisan sejarah organisasi sekaligus membawanya memasuki ruang-ruang baru yang lebih relevan dengan kebutuhan generasi muda. Organisasi kekaryaan tidak boleh berhenti menjadi penjaga romantisme masa lalu. Ia harus menjadi laboratorium gagasan, pusat kaderisasi, dan ruang kolaborasi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.
Terpilihnya Wihaji melalui Mubeslub MKGR membuka peluang ke arah tersebut. Tentu keberhasilan kepemimpinan tidak pernah ditentukan oleh satu figur semata. Ia memerlukan dukungan kolektif seluruh kader, budaya organisasi yang sehat, dan komitmen bersama untuk terus berbenah. Namun, kualitas seorang pemimpin tetap menjadi faktor yang menentukan arah gerak organisasi.
Pada akhirnya, kepemimpinan terbaik bukanlah kepemimpinan yang hanya dikenang karena kekuasaan yang dimilikinya, melainkan karena kemampuannya membangun institusi yang lebih kuat daripada dirinya sendiri. Bila nilai-nilai kepesantrenan yang membentuk karakter Wihaji mampu berpadu dengan kapasitas akademiknya serta pengalaman panjangnya sebagai politisi, kepala daerah, dan menteri, maka MKGR memiliki modal yang cukup untuk melangkah sebagai organisasi kekaryaan yang semakin relevan di tengah perubahan zaman.
*Penulis adalah Wakil Ketua MKGR Provinsi DKI Jakarta dan Ketua PD AMPG DKI Jakarta
Berita terkait
