JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, meminta pemerintah tidak menunda seluruh anggaran pembangunan rumah susun (rusun) keagamaan yang saat ini masuk dalam backlog. Ia mendorong agar sebagian anggaran tersebut tetap dialokasikan dalam kerangka indikatif Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 sehingga program dapat terus berjalan.
Usulan itu disampaikan Sudjatmiko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta RKP Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta.
Menurutnya, program pembangunan rusun keagamaan memiliki manfaat sosial yang besar sehingga tidak sepatutnya seluruh anggarannya ditunda melalui mekanisme backlog.
“Jangan seluruhnya dimasukkan ke dalam backlog. Program rusun keagamaan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat dan sudah menjadi bagian dari komitmen negara dalam mendukung sarana hunian yang layak bagi lembaga-lembaga keagamaan,” ujar Sudjatmiko.
Dalam pembahasan tersebut, backlog pembangunan rusun keagamaan tercatat mencapai sekitar Rp1,7 triliun. Sudjatmiko mengusulkan agar sebagian dari nilai tersebut dimasukkan ke dalam pagu indikatif RKP 2027 agar pelaksanaan program tetap memiliki kepastian.
Ia menawarkan beberapa skenario alokasi, mulai dari sekitar 20 persen, 25 persen, hingga sepertiga dari total backlog. Menurutnya, langkah tersebut akan menjaga keberlanjutan program tanpa mengganggu prioritas anggaran pemerintah di sektor lain.
Politisi PKB itu menilai pembangunan rusun keagamaan bukan sekadar penyediaan hunian, tetapi juga mendukung aktivitas sosial, pendidikan, dan keagamaan masyarakat di berbagai daerah. Karena itu, keberlanjutan program perlu tetap menjadi perhatian pemerintah.
Selain memberikan kepastian pelaksanaan, masuknya sebagian anggaran ke dalam kerangka indikatif juga dinilai akan memudahkan fungsi pengawasan DPR terhadap progres pembangunan dan efektivitas penggunaan anggaran.
Dalam pembahasan, muncul beberapa alternatif alokasi, yakni sekitar Rp561 miliar atau 33 persen dari backlog, Rp425 miliar atau 25 persen, hingga Rp340 miliar atau 20 persen. Seluruh opsi tersebut dinilai dapat menjadi jalan tengah agar pembangunan rusun keagamaan tetap berlanjut.
Sudjatmiko berharap pemerintah mempertimbangkan usulan tersebut dalam penyusunan RKP dan RKA-K/L Tahun Anggaran 2027 agar manfaat program tetap dirasakan masyarakat.
“Program yang baik jangan sampai hilang hanya karena seluruh anggarannya masuk backlog. Sebagian perlu tetap dialokasikan agar bisa dilaksanakan, diawasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya (red)
Berita terkait
