MATARAM, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinasi Ekonomi dan Keuangan (Korekku), Sari Yuliati, menyoroti peningkatan signifikan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang naik tajam pada tahun anggaran 2026. Ia menilai lonjakan program tersebut menjadi bukti kuat perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian daerah.

Pernyataan itu disampaikan Sari Yuliati saat menghadiri Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Pakta Integritas antara Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I dengan kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Mataram, Selasa (23/06/2026).

Menurutnya, peningkatan jumlah titik program irigasi akan berdampak langsung pada produktivitas pertanian serta memperkuat ketahanan pangan di wilayah Lombok dan sekitarnya.

“Air adalah kebutuhan utama pertanian, sehingga keberadaan jaringan irigasi yang baik akan memberikan kepastian bagi petani dalam mengelola lahannya,” ujar Sari Yuliati.

Ia menegaskan bahwa Program P3TGAI bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga bentuk investasi jangka panjang bagi kesejahteraan petani dan penguatan ekonomi pedesaan.

Sari juga menyoroti mekanisme pelaksanaan program yang berbasis swakelola masyarakat melalui kelompok P3A. Menurutnya, skema ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pembangunan, tetapi juga menciptakan efek berganda terhadap ekonomi desa melalui penyerapan tenaga kerja lokal.

“Pelibatan tenaga kerja lokal dan penggunaan sumber daya setempat akan memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia turut memaparkan lonjakan signifikan jumlah program P3TGAI di Lombok yang meningkat dari 19 titik pada tahun sebelumnya menjadi 137 titik pada 2026 atau naik sekitar 610 persen.

Selain irigasi, ia juga menyebut peningkatan berbagai program lain seperti PISEW, SANIMAS, Pamsimas, hingga bantuan rumah layak huni yang juga mengalami kenaikan signifikan pada tahun anggaran yang sama.

Sari menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program pembangunan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan infrastruktur dasar.

“Pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkasnya (red)