DENPASAR, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menilai pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai energi alternatif harus dipercepat karena dinilai lebih efisien dan menguntungkan dibandingkan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang masih bergantung pada impor.
Menurutnya, langkah ini bukan sekadar inovasi energi, tetapi bagian dari strategi besar memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri secara maksimal.
Pernyataan tersebut disampaikan Gde Sumarjaya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Bali, Kamis (18/6/2026), yang turut membahas sinergi antara BUMN, Kementerian Koperasi, serta sejumlah lembaga keuangan negara.
“Hari ini kami rapat dengan PGN, kemudian juga BNI, dan Kementerian Koperasi. Kami ingin memastikan bahwa sinergitas antara BUMN dan Kementerian Koperasi ini berjalan dengan baik,” ujar Gde Sumarjaya Linggih.
Ia menyoroti potensi besar PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dalam memperluas penggunaan CNG sebagai substitusi LPG di masyarakat. Menurutnya, pemanfaatan CNG akan memberikan keuntungan ekonomi karena diproduksi di dalam negeri, sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor energi.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menegaskan bahwa percepatan konversi energi ini tidak hanya berdampak pada efisiensi biaya, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika pasar energi global.
“Kami juga melihat bagaimana PGN melakukan penetrasi terhadap penggantian LPG ke CNG. Ini sebenarnya lebih menguntungkan karena CNG merupakan produksi dalam negeri, sementara LPG masih impor,” jelasnya.
Gde Sumarjaya menambahkan, sinergi antara BUMN, koperasi, dan lembaga pembiayaan seperti BNI menjadi kunci agar program energi berbasis gas bumi dapat berjalan lebih luas hingga ke daerah, termasuk Bali.
Ia menilai, jika program ini berhasil diimplementasikan secara masif, maka Indonesia tidak hanya menghemat devisa negara, tetapi juga memperkuat ketahanan energi jangka panjang.
“Saya berharap nantinya program ini benar-benar bisa direalisasikan di Bali. Tentu ini bukan hanya untuk kepentingan Bali, tetapi juga untuk kepentingan Indonesia secara keseluruhan,” pungkasnya (red)
Berita terkait
