JAKARTA, BERITA SENAYAN – Komisi X DPR RI menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2027 perlu difokuskan pada peningkatan kesejahteraan guru dan mutu pendidikan, bukan hanya pembangunan infrastruktur sekolah. Sorotan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, dalam pembahasan pagu indikatif pendidikan bersama pemerintah.
Menurut Lalu Hadrian, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan memang penting, namun tidak boleh mengabaikan kualitas sumber daya manusia yang menjadi penggerak utama dunia pendidikan. Ia menilai keberhasilan pendidikan nasional tidak hanya ditentukan oleh jumlah gedung sekolah yang dibangun, tetapi juga oleh kualitas guru dan proses pembelajaran yang berlangsung di dalamnya.
“Pemerintah tidak hanya membangun sarana dan fasilitas, tetapi juga harus memikirkan SDM-nya. Percuma sekolah banyak kita bangun tetapi gurunya tidak ada,” ujar Lalu Hadrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Dalam pembahasan anggaran, Komisi X DPR RI mencermati bahwa alokasi belanja pendidikan tahun 2027 masih didominasi program pembangunan fisik. Sementara itu, program peningkatan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum, dan kesejahteraan guru dinilai belum memperoleh perhatian yang memadai.
Lalu Hadrian mengungkapkan bahwa guru merupakan ujung tombak pendidikan nasional. Karena itu, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi prioritas agar kualitas layanan pendidikan dapat meningkat secara berkelanjutan.
“Kesejahteraan guru belum begitu terlihat, peningkatan mutu dan kualitas siswa juga belum terlihat. Ini yang menjadi perhatian kami,” tegasnya.
Selain itu, Komisi X DPR RI juga menyoroti minimnya dukungan anggaran terhadap sejumlah program yang berkaitan langsung dengan peningkatan mutu pembelajaran. Bahkan, terdapat unit yang menangani pengembangan kurikulum namun belum mendapatkan alokasi anggaran yang dianggap memadai.
“Kami melihat ada program layanan dan mutu serta peningkatan kualitas pendidikan yang masih sangat minim. Ini tentu menjadi catatan serius bagi Komisi X,” lanjutnya.
Atas dasar itu, Komisi X DPR RI meminta pemerintah melakukan evaluasi dan reformulasi terhadap pagu indikatif pendidikan sebelum pembahasan lanjutan dilakukan. Menurut Lalu Hadrian, kebijakan anggaran harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas guru, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mendukung pengembangan peserta didik secara menyeluruh.
“Kami sudah meminta pemerintah mengoreksi kembali usulan tersebut. Prioritasnya harus jelas, yakni kesejahteraan guru, mutu layanan pendidikan, dan peningkatan kualitas peserta didik,” pungkasnya.
Komisi X DPR RI dijadwalkan melanjutkan pembahasan bersama pemerintah dalam waktu dekat guna memastikan anggaran pendidikan tahun 2027 benar-benar mampu menjawab kebutuhan dunia pendidikan nasional dan menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia (red)
Berita terkait
