JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan target ambisius pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Salah satu sasaran utama yang disepakati bersama pemerintah adalah menurunkan tingkat kemiskinan nasional hingga 6,0–6,5 persen serta menghapus kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2027.
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pengambilan keputusan KEM-PPKF RAPBN 2027 yang melibatkan Komisi XI DPR RI, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurut Misbakhun, target tersebut menjadi bagian dari agenda besar pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,0 hingga 6,5 persen, sedangkan kemiskinan ekstrem ditetapkan mencapai nol persen pada tahun 2027,” ujar Misbakhun saat memimpin rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Selain target kemiskinan, pemerintah juga menetapkan sasaran tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 4,30 hingga 4,87 persen. Sementara itu, proporsi penciptaan lapangan kerja formal baru ditargetkan mencapai 40,81 persen pada 2027.
Misbakhun menjelaskan bahwa pencapaian target-target tersebut harus ditopang oleh kebijakan ekonomi yang terintegrasi dari sisi konsumsi, produksi, investasi, hingga pembangunan daerah. Menurutnya, seluruh langkah tersebut telah dirumuskan dalam laporan Panitia Kerja yang menjadi bagian dari kesimpulan rapat.
“Pemerintah akan menempuh berbagai langkah upaya kebijakan dan program pendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran, sisi produksi dan program pembangunan daerah,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Dalam kesepakatan KEM-PPKF 2027, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen. Inflasi diproyeksikan terkendali di level 1,5–3,5 persen, sedangkan nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Pemerintah juga menargetkan pendapatan negara sebesar 12,01 hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara defisit APBN 2027 akan dijaga pada kisaran 1,8 hingga 2,4 persen dari PDB.
Misbakhun menegaskan, kebijakan fiskal tahun 2027 akan tetap dirancang secara hati-hati namun tetap akomodatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
“Penetapan defisit tersebut dilandasi disiplin fiskal, keberanian dalam menentukan prioritas, serta komitmen menjaga kredibilitas APBN demi keberlanjutan kebijakan fiskal nasional,” pungkasnya (red)
Berita terkait
