YOGYAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia menyoroti masih banyaknya hambatan struktural yang dihadapi industri perfilman nasional, terutama terkait skema perpajakan yang dinilai membebani pelaku industri kreatif.
Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) Komisi VII DPR RI ke Jogja NETPAC Asian Film Festival (JAFF) yang digelar pada 5–7 Juni 2026 di Yogyakarta.
Festival film internasional berbasis Asia tersebut menjadi ruang dialog antara legislatif dan pelaku industri film dalam menyerap berbagai aspirasi terkait perkembangan ekosistem perfilman Indonesia.
Chusnunia mengatakan, salah satu isu utama yang mengemuka adalah persoalan “multiple taxes” atau pajak berlapis yang dinilai menghambat pertumbuhan industri film sejak tahap produksi hingga distribusi.
“Tadi kami berdiskusi menyerap aspirasi para pelaku perfilman soal regulasi, multiple taxes alias pajak di banyak meja yang menghambat perkembangan industri film di Indonesia,” ungkapnya, Jumat (5/6/2026).
Ia menjelaskan, pelaku industri juga mengeluhkan adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ganda serta beban pajak berlapis yang membuat biaya produksi semakin tinggi di tengah kondisi industri yang belum sepenuhnya stabil.
“Industri ini belum tumbuh kuat, tapi sudah dibebani berlapis-lapis. Ini tentu menjadi persoalan bagi kreativitas dan investasi,” tegasnya.
Menurut Chusnunia, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan pemangku kebijakan agar tidak menghambat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, khususnya perfilman nasional.
Ia menegaskan, Panja KDFN Komisi VII DPR RI akan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis temuan lapangan untuk mendorong perbaikan regulasi di sektor ini.
“Nantinya kami akan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data dan temuan lapangan guna memperkuat peran festival film sebagai bagian integral dari strategi distribusi dan kreativitas film nasional,” jelasnya.
Chusnunia juga menilai bahwa film memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah sekaligus sarana promosi budaya dan pariwisata Indonesia di tingkat global.
“Kalau kita lihat praktik global, film mampu menjadi lokomotif promosi destinasi sekaligus penggerak ekonomi daerah,” ujarnya.
Komisi VII DPR RI, lanjutnya, berkomitmen mendorong sinergi lintas sektor agar industri film nasional dapat tumbuh lebih kompetitif dan berkelanjutan di masa mendatang (red)
Berita terkait
