JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mendukung rencana pembangunan jaringan kereta api terintegrasi dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung yang menjadi bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat konektivitas di Pulau Sumatra.

Namun, politisi yang akrab disapa Gus Rivqy itu mengingatkan agar proyek besar tersebut tidak hanya berorientasi pada pembangunan jalur baru, melainkan juga memastikan infrastruktur yang sudah ada dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita mendukung penuh visi Presiden untuk menghadirkan konektivitas rel yang terintegrasi dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Namun pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada panjang jalur yang dibangun,” ujar Gus Rivqy di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, pembangunan rel lintas Sumatra merupakan langkah strategis yang berpotensi menekan biaya logistik, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Meski demikian, ia menilai pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap dan berbasis kebutuhan riil masyarakat maupun dunia usaha.

Gus Rivqy menyoroti masih adanya sejumlah persoalan pada layanan kereta api di Sumatra, mulai dari kecepatan perjalanan hingga tingkat utilisasi jalur yang dinilai belum maksimal.

“Jangan sampai kita berbicara membangun ribuan kilometer rel baru, sementara pada beberapa jalur eksisting kereta masih bergerak relatif lambat dan utilisasinya belum maksimal,” tegasnya.

Ia mencontohkan koridor Lampung–Palembang maupun Palembang–Lubuk Linggau yang menurutnya masih membutuhkan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan agar benar-benar menjadi tulang punggung mobilitas penumpang dan distribusi barang.

Selain itu, Gus Rivqy menilai jaringan perkeretaapian di Sumatra selama ini masih terlalu identik dengan angkutan komoditas dan logistik tertentu. Karena itu, pembangunan rel lintas Sumatra harus mampu menghadirkan keseimbangan antara angkutan barang dan pelayanan penumpang.

“Ke depan, rel Sumatra jangan hanya dipersepsikan sebagai jalur pengangkutan tambang atau komoditas. Kita ingin hadirnya jaringan kereta yang juga memperkuat mobilitas masyarakat, membuka akses ekonomi daerah, dan mendukung pariwisata,” katanya.

Ketua Umum DKN Panji Bangsa tersebut juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi pembangunan rel dengan infrastruktur lain, termasuk Jalan Tol Trans Sumatra yang hingga kini masih terus dikembangkan.

Menurutnya, pemerintah dan PT KAI perlu menyusun peta jalan yang jelas dengan memprioritaskan optimalisasi jalur yang sudah ada, peningkatan kecepatan perjalanan, hingga pembangunan jalur penghubung yang memiliki urgensi ekonomi tinggi.

“Visi besar harus disambut dengan langkah yang realistis. Keberhasilannya harus diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dan dunia usaha, bukan semata-mata dari panjang rel yang berhasil dibangun,” pungkas Gus Rivqy (red)