JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkap faktor utama yang menjadi perhatian investor di tengah gejolak pasar keuangan dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Menurutnya, persoalan terbesar bukan semata-mata pelemahan rupiah, melainkan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan pemerintah.
Said menegaskan bahwa investor global saat ini lebih mencermati kemampuan pemerintah dalam menciptakan ekosistem usaha yang memberikan rasa aman dibanding hanya melihat indikator ekonomi makro.
“Yang menjadi sorotan daripada investor itu sebenarnya bagaimana sesungguhnya pemerintah mampu membuat ekosistem kepastian hukum,” ujar Said saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan pasar. Tanpa adanya jaminan hukum yang kuat, berbagai capaian ekonomi berpotensi tidak cukup untuk mempertahankan minat investasi.
Selain itu, Said juga menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia menilai setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus memiliki arah yang jelas dan tetap berpedoman pada program prioritas nasional yang telah ditetapkan Presiden.
“Setiap kebijakan dikelola sedemikian mungkin transparan, akuntabel dan arahnya tetap pada quick win yang memang dicanangkan oleh Presiden,” katanya.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak keluar dari jalur program prioritas yang telah tertuang dalam APBN. Konsistensi kebijakan, menurutnya, menjadi salah satu indikator yang paling diperhatikan oleh investor dalam mengambil keputusan investasi.
“Jangan keluar dari quick win, karena itu satu-satunya andalan yang sahih di dalam APBN kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, Said berharap pemerintah terus melakukan mitigasi terhadap berbagai tantangan ekonomi yang muncul agar optimisme pelaku usaha tetap terjaga. Ia menilai penguatan kepastian hukum dan tata kelola kebijakan yang baik akan menjadi kunci untuk menarik kembali kepercayaan investor.
“Investor melihat bagaimana pemerintah mengelola kebijakan dan memberikan kepastian. Karena itu tata kelola yang baik dan kepastian hukum harus terus diperkuat agar optimisme terhadap perekonomian Indonesia tetap terjaga,” pungkasnya (red)
Berita terkait
