JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti rumitnya regulasi alih fungsi lahan yang dinilai masih menjadi penghambat utama pengembangan sektor pariwisata di berbagai daerah. Akibatnya, banyak potensi investasi wisata yang gagal berkembang meski memiliki prospek ekonomi yang besar.
Menurut Novita, persoalan tersebut kerap ditemui saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Banyak kepala daerah mengeluhkan proses perizinan dan koordinasi lintas instansi yang berbelit, terutama terkait pemanfaatan lahan untuk kawasan wisata.
“Kita sering mendengar banyak potensi investasi wisata di daerah yang akhirnya mandek karena regulasi alih fungsi lahan. Komunikasi dengan Perhutani, Kementerian Kehutanan, dan pihak lainnya sering menemui jalan buntu,” ujar Novita dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menghambat masuknya investasi serta memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Padahal, sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Novita meminta Kementerian Pariwisata mengambil peran lebih aktif dalam menjembatani komunikasi antarinstansi yang terlibat dalam proses pengembangan destinasi wisata. Menurutnya, kementerian tidak cukup hanya berfokus pada promosi wisata, tetapi juga harus menjadi fasilitator dalam menyelesaikan hambatan regulasi yang dihadapi daerah.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan birokrasi menjadi langkah penting untuk mempercepat lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis pariwisata di berbagai wilayah Indonesia.
Selain masalah regulasi, Novita juga menyoroti pentingnya dukungan fiskal bagi pemerintah daerah. Ia mendorong agar daerah diberikan ruang yang lebih fleksibel untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru melalui sektor pariwisata guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII tersebut, pariwisata dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional apabila dikelola secara serius dan terintegrasi. Ia bahkan mencontohkan keberhasilan Dubai yang mampu mentransformasi ekonominya melalui pengembangan sektor pariwisata setelah mengurangi ketergantungan pada sektor minyak.
“Pariwisata harus menjadi harapan besar dan instrumen utama dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok tanah air,” tegas Novita.
Ia berharap pemerintah segera menyederhanakan regulasi dan memperkuat koordinasi lintas sektor agar potensi wisata di daerah tidak lagi terhambat oleh persoalan administratif yang berkepanjangan. Dengan demikian, investasi dapat tumbuh lebih cepat dan memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat lokal (red)
Berita terkait
