JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengingatkan pemerintah agar tidak meremehkan tekanan yang tengah dialami nilai tukar rupiah. Ia mendesak Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia segera memperkuat koordinasi guna mencegah dampak yang lebih luas terhadap perekonomian nasional.

Menurut Cucun, langkah konsolidasi fiskal dan moneter harus menjadi prioritas utama di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global. Ia menilai respons yang cepat dan terkoordinasi akan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus menahan tekanan terhadap rupiah.

“DPR merekomendasikan kepada pemerintah terutama Kementerian Keuangan untuk segera melakukan konsolidasi fiskal dan moneter dengan Bank Indonesia,” ujar Cucun saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Politisi PKB tersebut menjelaskan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia memiliki pengalaman dalam menghadapi berbagai gejolak nilai tukar. Karena itu, instrumen kebijakan yang tersedia harus segera dioptimalkan sebelum tekanan terhadap rupiah semakin besar.

“Kita sudah memahami dari tahun ke tahun bagaimana intervensi Bank Indonesia melakukan operasi moneter ketika terjadi fluktuasi rupiah. Yang penting sekarang konsolidasi fiskal dan moneter itu segera dilakukan,” katanya.

Cucun juga menilai pengesahan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memberikan modal penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.

Menurutnya, regulasi tersebut memungkinkan pemerintah dan otoritas keuangan memiliki lebih banyak ruang untuk menciptakan skema kebijakan yang efektif dalam menghadapi tekanan ekonomi global.

“Undang-Undang P2SK sudah diputus. Itu bisa menjadi dasar untuk melakukan berbagai skema dan kreasi dalam menahan laju pergerakan nilai tukar ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Cucun menegaskan bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya bergantung pada intervensi pasar, tetapi juga pada kejelasan arah kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, koordinasi yang kuat antara otoritas fiskal dan moneter harus segera diwujudkan.

Ia menambahkan, apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat memanfaatkan cadangan devisa untuk melakukan intervensi sesuai kewenangan yang dimiliki guna menjaga stabilitas nilai tukar.

“Kalau konsolidasi sudah dilakukan, biasanya BI yang melakukan intervensi. Kalau cadangan devisanya masih kuat, tentu itu bisa dilakukan untuk menjaga stabilitas,” paparnya.

Cucun berharap pemerintah bergerak cepat sehingga gejolak rupiah tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih besar terhadap dunia usaha, investasi, dan daya beli masyarakat. Menurutnya, langkah konsolidasi saat ini jauh lebih penting dibanding saling menunggu antarinstansi.

“Sekarang yang harus dilakukan segera adalah konsolidasi. Mau siapa yang memulai, Menteri Keuangan atau Bank Indonesia, yang penting langkah itu segera dilakukan untuk menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah,” tegasnya (red)