JAKARTA, BERITA SENAYAN – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai Indonesia tengah mengalami kemunduran demokrasi yang ditandai dengan menguatnya sentralisasi kekuasaan dan melemahnya supremasi hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat menjadi Inspektur Upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).
“Kita sangat menyesalkan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia, kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik. Bahkan Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis,” kata Hasto dalam pidatonya.
Menurut Hasto, berbagai perkembangan politik nasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya pergeseran praktik demokrasi yang semakin menjauh dari cita-cita reformasi dan nilai-nilai konstitusi.
Soroti Aparat dan Penegakan Hukum
Hasto menilai perubahan tersebut terlihat dari cara penyelenggaraan negara yang dinilai tidak lagi menempatkan hukum sebagai instrumen utama keadilan. Ia menyebut aparat penegak hukum dan aparatur negara mengalami penurunan fungsi karena dianggap lebih banyak digunakan untuk kepentingan kekuasaan.
“Bahkan aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elit kekuasaan,” ujarnya.
Politisi PDIP itu menegaskan bahwa kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius seluruh elemen bangsa karena berpotensi menggerus kualitas demokrasi yang telah dibangun sejak era reformasi.
PDIP Singgung Pemilu 2024
Dalam pidatonya, Hasto juga mengaitkan kondisi tersebut dengan evaluasi internal PDIP pasca-Pemilu 2024. Ia mengungkapkan bahwa partainya telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas berbagai dinamika politik yang terjadi.
“Ini yang terjadi pada Pemilu 2024 yang lalu, maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan,” katanya.
Menurut Hasto, refleksi tersebut menjadi bagian dari komitmen PDIP untuk terus menjaga kualitas demokrasi dan memastikan kekuasaan tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip konstitusi.
Supremasi Hukum Jadi Kunci
Hasto juga menyoroti munculnya kritik publik terkait dugaan kriminalisasi politik dan penegakan hukum yang dianggap belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan.
Ia menegaskan bahwa tanpa supremasi hukum yang kuat, Indonesia akan kesulitan membangun sistem politik maupun ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
“Ketika berbagai kasus kriminalisasi politik hukum terjadi, telah memunculkan suatu kritik yang sangat kuat bahwa tanpa supremasi hukum tidak akan ada bangunan politik yang kokoh, dan tidak akan ada bangunan sistem perekonomian yang bisa tumbuh berkembang untuk kemakmuran,” tegasnya.
Peringatan Hari Lahir Pancasila, lanjut Hasto, seharusnya menjadi momentum untuk mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara pada nilai-nilai demokrasi, keadilan, serta penghormatan terhadap hukum yang menjadi fondasi utama Republik Indonesia (red)
Berita terkait
