JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti meningkatnya ancaman disinformasi, polarisasi digital, dan perang persepsi publik yang dinilai dapat mengganggu stabilitas nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan, TNI, dan sejumlah lembaga terkait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026), Amelia menilai ancaman keamanan saat ini tidak lagi terbatas pada konflik militer konvensional.

“Dinamika geopolitik global menunjukkan keterkaitan semakin kerasnya antara konflik militer konvensional dan perang ekonomi, kemudian disrupsi informasi hingga operasi persepsi publik yang tentu saja berdampak langsung kepada stabilitas nasional,” ujar Amelia.

Politisi Fraksi NasDem itu mendorong pemerintah membangun sistem deteksi dini terpadu yang mampu membaca ancaman nonmiliter seperti disinformasi dan operasi persepsi digital.

Menurutnya, sinergi antara Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelijen Negara, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Badan Siber dan Sandi Negara menjadi penting untuk memperkuat ketahanan nasional di era digital.

“Kita mendorong Kemenhan, TNI, BIN, Kemkomdigi, kemudian BSSN dan lembaga terkait membangun sistem deteksi dini terpadu yang tidak hanya membaca ancaman militer konvensional saja, tetapi juga operasi persepsi, disinformasi, polarisasi digital, dan kondisi sosial masyarakat,” tegasnya.

Amelia menilai pendekatan keamanan nasional harus mulai mengintegrasikan strategi komunikasi publik, cyber intelligence, dan penguatan ketahanan psikologis masyarakat agar Indonesia tidak mudah terpengaruh operasi informasi dari luar.

Selain itu, ia juga mempertanyakan apakah praktik soft cognitive warfare yang berkembang saat ini sudah dapat dikategorikan sebagai ancaman nasional nonmiliter yang membutuhkan regulasi khusus.

Dalam rapat tersebut, Amelia turut menyoroti kesiapan pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon dan meminta pemerintah memastikan adanya contingency plan menghadapi potensi eskalasi konflik Timur Tengah (red)