JAKARTA, BERITA SENAYAN – Partai Kebangkitan Bangsa akan menggelar Temu Nasional Pondok Pesantren bertajuk Gerakan Anti Kekerasan Seksual di Pesantren pada 18–19 Mei 2026 di Jakarta. Forum tersebut akan dihadiri lebih dari 250 pengasuh pondok pesantren dari berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Panitia Temu Nasional Pondok Pesantren, Nihayatul Wafiroh mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi nasional untuk memperkuat perlindungan santri dan mencegah berulangnya kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren.
“Kami ingin memastikan pesantren tetap menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi para santri,” ujar Ninik dalam konferensi pers pra-Temu Nasional Pondok Pesantren di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (15/5/2026).
Menurutnya, forum tersebut digelar sebagai respons atas meningkatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah lembaga pendidikan, termasuk pesantren di beberapa daerah.
“Kami sangat prihatin ketika mendengar ada santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual di sejumlah daerah. Mulai dari kasus di Pati, Jepara, Bogor, hingga terakhir di Mesuji yang memicu kemarahan warga. Peristiwa seperti ini tidak boleh lagi terjadi,” katanya.
Ninik menilai maraknya kasus kekerasan seksual merupakan alarm serius bagi seluruh elemen bangsa, khususnya pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis moral dan keagamaan.
“Kami melihat ada persoalan yang harus dibenahi secara bersama-sama. Semua pihak perlu bergandengan tangan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan, terutama di lingkungan pondok pesantren,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Temu Nasional Pondok Pesantren memiliki dua tujuan utama, yakni menjadi ruang evaluasi bersama bagi pengelola pesantren serta merumuskan rekomendasi konkret bagi para pemangku kebijakan dalam memperkuat sistem perlindungan santri.
PKB juga akan menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan nasional dalam forum tersebut, di antaranya Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, DPR RI, hingga Majelis Masyayikh.
“Kami berharap forum ini dapat melahirkan langkah nyata dan rekomendasi yang implementatif agar kasus-kasus kekerasan seksual tidak terus berulang,” pungkasnya (red)
Berita terkait
