JAKARTA, BERITA SENAYAN – Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menegaskan pendidikan gratis merupakan langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Jakarta.
Pernyataan tersebut disampaikan Basri Baco dalam agenda AMPG Policy Assembly yang digelar PD AMPG DKI Jakarta di Jakarta, Rabu (13/5/2026). Forum tersebut membahas penguatan program Sekolah Swasta Gratis dan konsep Hybrid Welfare sebagai bagian dari transformasi pendidikan di ibu kota.
“Kalau ingin memutus rantai kemiskinan, maka pendidikan gratis adalah harga mati. Jangan ada lagi anak yang putus sekolah, ijazah tertahan, atau gagal ikut ujian karena persoalan biaya,” ujar Basri Baco.
Ia menegaskan Partai Golkar menjadi penggagas utama kebijakan Sekolah Swasta Gratis di Jakarta sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat kecil yang kesulitan mengakses pendidikan akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Menurutnya, setiap tahun masih banyak pelajar yang tidak tertampung di sekolah negeri dan akhirnya kesulitan melanjutkan pendidikan karena mahalnya biaya sekolah swasta.
“Gen Partai Golkar adalah gen pemerintah. Kami tidak hanya mengkritik, tetapi hadir dengan solusi nyata. Sekolah Swasta Gratis adalah bentuk keberpihakan Golkar terhadap rakyat kecil,” katanya.
Basri memastikan Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal implementasi program tersebut melalui dukungan anggaran dan pengawasan agar tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua PD AMPG DKI Jakarta, M. Fauzan Irvan, menilai kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing.
“Jakarta akan benar-benar maju jika memiliki SDM yang unggul. Pendidikan adalah alat mobilitas sosial dan jalan keluar dari kemiskinan,” ujar Fauzan.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Farah Savira, menyebut subsidi sekolah swasta menjadi solusi cepat untuk mencegah anak putus sekolah akibat keterbatasan kursi sekolah negeri.
Adapun Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, memastikan program sekolah gratis tidak hanya bebas biaya, tetapi juga tetap menjaga kualitas pendidikan dan bebas pungutan.
Forum tersebut ditutup dengan penyerahan dokumen policy brief dari AMPG DKI Jakarta kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang berisi sejumlah rekomendasi strategis, termasuk usulan pembentukan Satgas Pengawal Kebijakan Sekolah Gratis demi memastikan program berjalan efektif dan transparan (red)
Berita terkait
