JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti dilema yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akibat kenaikan harga LPG nonsubsidi.
Menurutnya, pelaku UMKM kini berada dalam posisi sulit antara menaikkan harga jual atau menanggung kenaikan biaya produksi yang terus meningkat.
“Ibarat buah simalakama, pelaku UMKM dihadapkan pada pilihan yang sama-sama berat. Jika harga dinaikkan, khawatir kehilangan pembeli, tapi jika tidak, margin usaha terus tergerus,” ujar Kaisar di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut paling dirasakan oleh pelaku usaha di sektor makanan dan minuman yang sangat bergantung pada LPG sebagai sumber energi utama.
Kaisar menilai, situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menekan keberlangsungan usaha dan memicu dampak ekonomi yang lebih luas.
Menurutnya, jika UMKM tidak mampu bertahan, maka akan terjadi efek berantai mulai dari penurunan omzet, pemutusan hubungan kerja, hingga melemahnya daya beli masyarakat.
Untuk itu, ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret guna meringankan beban pelaku usaha.
Beberapa langkah yang diusulkan antara lain pemberian bantuan langsung, subsidi energi yang lebih tepat sasaran, serta relaksasi kredit bagi UMKM yang terdampak.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Jika mereka terpukul, dampaknya akan terasa ke seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah dapat segera merumuskan kebijakan yang responsif dan berpihak pada pelaku usaha kecil agar stabilitas ekonomi tetap terjaga (red)
Berita terkait
