Syaiful Huda: Transportasi Publik Perlu Diperkuat Untuk Kurangi Pemudik Motor

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendorong penguatan transportasi publik sebagai kunci mengurangi ketergantungan masyarakat pada sepeda motor untuk mudik jarak jauh Lebaran 2026. Menurutnya, pembatasan mudik motor harus dibarengi alternatif angkutan massal yang aman, terjangkau, dan mudah diakses.

Angle yang disorot Huda adalah pendekatan push and pull dalam kebijakan transportasi mudik. “Pemerintah tidak boleh hanya melarang. Harus ada ‘tarikan’ berupa transportasi publik yang masif dan terjangkau, terutama untuk masyarakat kelas menengah ke bawah,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).

Ia menyebut keberhasilan menurunkan kemacetan beberapa tahun terakhir sebagai bukti kemajuan infrastruktur dan manajemen lalu lintas. Koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri melalui rekayasa lalu lintas—ganjil-genap, contraflow, hingga one way—dinilai efektif mengurai kepadatan arus mudik.

Namun, Huda menilai tantangan utama kini bergeser ke keselamatan. Angka kecelakaan fatal saat mudik masih tinggi dan didominasi pengguna sepeda motor di jalur arteri non-tol. Karena itu, penguatan layanan kereta, bus antarkota, serta program mudik gratis perlu diperluas dan dipastikan kualitas keamanannya.

Menurut Huda, sepeda motor relatif murah dan fleksibel, tetapi berisiko tinggi untuk perjalanan jarak jauh karena faktor kelelahan dan minimnya perlindungan. Ia menekankan, pembatasan mudik motor dilandasi alasan kemanusiaan, bukan semata penertiban. “Kita ingin perjalanan mudik lebih aman, terutama bagi ibu dan anak-anak yang sering terpapar risiko di perjalanan jauh dengan roda dua,” ujarnya.

Huda menutup dengan meminta pemerintah mempercepat kesiapan armada, kapasitas, serta integrasi tiket antarmoda agar masyarakat benar-benar punya pilihan realistis selain mudik motor (red)