Nasim Khan: Warung Madura Harus Dilindungi Negara

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, meminta pemerintah memberikan perlindungan nyata serta pembinaan berkelanjutan bagi pelaku usaha warung Madura. Ia menilai warung Madura merupakan simbol kekuatan ekonomi kerakyatan yang mampu bertahan di tengah gempuran ritel modern.

“Saya mendukung keberadaan warung Madura sebagai simbol pergerakan ekonomi rakyat. Jika pemerintah memfasilitasi mulai dari legalitas usaha, OSS, hingga pembinaan, saya yakin mereka bisa setara atau bahkan melampaui model ritel modern. Warung Madura bisa jadi Madura Mart,” ujar Nasim Khan, Rabu (11/2/2026).

Menurut legislator asal Situbondo itu, model operasional 24 jam yang menjadi ciri khas warung Madura mencerminkan filosofi perjuangan dan kemandirian pelaku UMKM. Sejak berkembang pesat pada era 1990-an, warung Madura telah menjamur secara nasional dan menjadi solusi kebutuhan harian masyarakat secara fleksibel.

Namun, Nasim menyoroti keterbatasan modal yang dihadapi sebagian besar pelaku usaha warung Madura, dengan kisaran modal rata-rata Rp30 juta hingga Rp50 juta. Ia menilai dukungan pemerintah sangat krusial untuk memperkuat struktur permodalan dan legalitas usaha mereka.

Selain aspek ekonomi, Nasim juga menekankan pentingnya peran negara dalam dua hal utama. Pertama, memperkuat fungsi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) agar standar kualitas produk UMKM tetap terjaga secara adil. Kedua, meminta pemerintah daerah dan aparat kepolisian memberikan perhatian khusus terhadap risiko kriminalitas, mengingat banyak warung Madura beroperasi selama 24 jam.

“Negara harus hadir. Tanpa kehadiran negara, yang terancam bukan hanya usaha rakyat, tetapi juga keberlanjutan ekonomi dan keadilan sosial,” tegasnya.

Nasim juga berpesan agar para pemilik warung Madura terus meningkatkan kualitas pelayanan serta menjaga kepercayaan pelanggan. Ia optimistis, dengan dukungan konkret dari pemerintah, warung Madura akan tetap relevan sebagai tulang punggung ekonomi nasional di masa mendatang (red)