Sari Yuliati: DPR Kawal UU Haji Demi Jamaah

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Sari Yuliati, menegaskan pentingnya peran pengawasan DPR dalam memastikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah benar-benar berpihak pada kepentingan jamaah.

Hal tersebut disampaikan Sari Yuliati saat membuka Diskusi Publik bertajuk Membongkar UU No. 14 Tahun 2025 dalam Menjawab Tantangan dan Permasalahan Haji dan Umrah yang digelar Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI, dalam rangka peringatan HUT ke-58 FPG.

“Diskusi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR. Kita ingin memastikan tidak ada kesenjangan antara harapan yang tertuang dalam undang-undang dengan realitas pelaksanaan di lapangan,” ujar Sari Yuliati dalam keterangannya.

Menurutnya, UU No. 14 Tahun 2025 membawa harapan besar bagi perbaikan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, terutama setelah evaluasi terhadap penyelenggaraan haji sebelumnya yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan mendasar.

Sari Yuliati menekankan bahwa pembentukan Kementerian Haji diharapkan mampu memperkuat otoritas penyelenggaraan haji Indonesia. Dengan status kementerian yang berdiri sendiri, koordinasi dan pengambilan keputusan diyakini dapat berjalan lebih efektif dan sejajar dengan otoritas haji di Arab Saudi.

“Kita berharap penyelenggaraan haji 2026 dapat berlangsung lebih baik dan lebih berkualitas. Dengan kelembagaan yang lebih kuat, pelayanan terhadap jamaah harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Ia juga menilai reformasi tata kelola haji tidak boleh berhenti pada perubahan regulasi semata, melainkan harus berdampak langsung pada perlindungan jamaah, kepastian layanan, serta peningkatan standar kualitas pelayanan haji dan umrah.

Diskusi publik tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari DPR, pemerintah, hingga pelaku penyelenggara haji dan umrah. Kehadiran lintas sektor ini dinilai penting untuk memperkaya perspektif sekaligus mengawal implementasi undang-undang agar berjalan sesuai tujuan pembentukannya.

Sari Yuliati menegaskan, Fraksi Partai Golkar akan terus berkomitmen menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat, kepentingan penyelenggara, dan kebijakan pemerintah, demi terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang lebih adil, transparan, dan bermartabat (red)